Jakarta, GPriority.co.id – Indonesia menjadi salah satu negara terdampak pada kebijakan tarif impor AS yang belum lama ini diumumkan Presiden Donald Trump. Dalam kebijakan tersebut, tarif yang diterapkan Indonesia terhadap barang AS sebesar 64 persen. Sedangkan tarif yang diterapkan AS terhadap barang dari Indonesia sebesar 32 persen.
Kebijakan tarif impor AS ini mengundang banyak kritik dari banyak negara. Namun, berbeda dengan sejumlah negara seperti Kanada, China, dan Jepang yang merespons tarif tinggi dari AS dengan tindakan balasan, Indonesia justru memilih pendekatan diplomatik dalam menghadapi kebijakan tarif 32 persen tersebut.
Pemerintah Indonesia dilaporkan akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC dapat bernegosiasi langsung dengan pemerintah AS, seraya menyiapkan langkah-langkah perbaikan struktural sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Fokus utama dalam proses negoisasi tersebut nantinya yaitu berupa penyederhanaan regulasi dan penghapusan hambatan non-tarif, guna meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ujar Menlu Sugiono.
Lakukan Diskusi Dengan Malaysia
Disamping itu, Indonesia juga telah berdiskusi dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk merumuskan langkah bersama. Hal ini mengingat semua negara ASEAN terdampak tarif AS. Kini pemerintah sedang menghitung dampak tarif tersebut terhadap ekspor Indonesia, serta menyiapkan kebijakan mitigasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam hal ini termasuk melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar rupiah. Perlu diketahui, langkah Indonesia yang menitikberatkan pada negosiasi dan reformasi internal ini menunjukkan perbedaan strategi dibandingkan negara lain. Negara lain lebih memilih melakukan perlawanan terbuka terhadap kebijakan ekonomi AS.
Foto : Dok. Kementerian Luar Negeri
