Jakarta, GPriority.co.id – Pada Selasa (20/5), driver ojol di seluruh Indonesia serempak berhenti beroperasi dan bergabung dalam aksi unjuk rasa nasional. Namun menurut kabar yang beredar, demo ojol 20 Mei tersebut terdapat agenda politik terselubung di dalamnya.
Aksi yang disebut “Aksi Akbar 205” ini diselenggarakan oleh Garda Indonesia, asosiasi pengemudi ojek online, dan komunitas pengemudi lainnya untuk menuntut perlakuan yang lebih adil dari platform pemesanan ojek online.
Pengemudi mengklaim bahwa biaya komisi telah melampaui batas 20% yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, dan bahwa aturan tersebut tidak ditegakkan dengan benar. Unjuk rasa utama di Jakarta dimulai pukul 1 siang dan difokuskan pada lokasi-lokasi penting seperti Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Gedung DPR RI.
Sementara di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar juga melakukan aksi serupa. Ketua Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa pengemudi merasa diabaikan oleh perusahaan dan pemerintah.
Unjuk rasa tersebut menyebabkan gangguan lalu lintas dan keterlambatan layanan pemesanan ojek online secara nasional.
Menurut Ketua SPAI, Lily Pujiati, ketimpangan penghasilan antara biaya yang dibayar pelanggan dan upah yang diterima pengemudi, serta mendesak pemerintah menerbitkan regulasi perlindungan hukum bagi pengemudi. SPAI menegaskan bahwa sistem prioritas order saat ini tidak adil dan memperparah ketimpangan di lapangan.
Sementara, sebelumnya Koalisi Ojol Nasional (KON), yang menaungi 295 komunitas pengemudi ojek online di seluruh Indonesia, menegaskan tidak akan ikut dalam aksi demo 20 Mei 2025. Mereka menilai aksi itu sarat kepentingan politik dan bukan murni aspirasi dari para mitra ojol.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menyebut jika perjuangan mereka fokus pada kesejahteraan pengemudi, bukan panggung politik. Ia juga membantah klaim bahwa 500 ribu ojol akan turun aksi, karena mayoritas pengemudi lebih memilih tetap bekerja.
Andi juga menegaskan pentingnya melibatkan komunitas pengemudi dalam perumusan kebijakan yang menyangkut nasib mereka. KON menolak keputusan sepihak dan menegaskan bahwa hubungan antara pengemudi dan aplikator adalah kemitraan, bukan hubungan kerja seperti buruh. Isu ojol, kata KON, seharusnya tidak dijadikan alat politik oleh pihak manapun.
Foto : Dok. Gojek Indonesia
