Jakarta, GPriority.co.id – Pemerhati transportasi Muhamad Akbar menyoroti tema Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 yang diusung pemerintah, yakni “Bakti Transportasi untuk Negeri.”
Menurut Akbar, tema tersebut memang terdengar kuat, seakan menegaskan transportasi sebagai bentuk pengabdian nyata bagi masyarakat. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan wajah berbeda.
“Di banyak kota, angkutan umum semakin terpinggirkan dan masyarakat makin bergantung pada kendaraan pribadi,” ujar Akbar dalam keterangannya yang diterima Majalah GPriority, Rabu (17/9).
Akbar mempertanyakan apakah semangat bakti yang digaungkan dalam Harhubnas 2025 benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari warga, atau sekadar berhenti pada seremoni tahunan.
Ia mencontohkan Jakarta, yang dianggap paling maju dengan TransJakarta, MRT, LRT, dan Jaklingko, tetapi pada 2024 tingkat penggunaan angkutan umumnya hanya sekitar 18,86 persen.
“Kalau di Jakarta saja belum sampai seperlima perjalanan harian, maka di kota-kota lain dengan infrastruktur lebih terbatas, kondisinya pasti lebih rendah lagi,” ucapnya.
Situasi serupa terlihat di berbagai kota besar. Di Bandung, jumlah angkot terus menyusut dengan armada tua. Di Semarang, BRT yang beroperasi sejak 2009 belum mampu menarik minat besar. LRT Palembang hanya melayani belasan ribu penumpang per hari, jauh dari kapasitas. Di Makassar, BRT Trans Mamminasata sempat terhenti karena subsidi pusat dihentikan, dan kini hanya bertahan terbatas dengan dukungan provinsi.
Kondisi di kota menengah bahkan lebih memprihatinkan. Denpasar, misalnya, hanya mencatat penggunaan angkutan umum 3–4 persen pada 2007, dan 8,8 persen pada 2016. Warga maupun wisatawan hampir sepenuhnya bergantung pada kendaraan pribadi. Di banyak kota lain, angkot hampir punah, jadwal tak menentu, dan armada berusia tua.
Akbar menilai keterpurukan angkutan umum berakar pada lemahnya tata kelola. Pembangunan transportasi publik masih terpusat di Jakarta melalui proyek-proyek besar seperti MRT, LRT, hingga kereta cepat, sementara kota lain hanya menjadi penonton.
Otonomi daerah, menurutnya, tidak banyak membantu. Banyak pemerintah daerah tidak mampu secara fiskal atau justru abai terhadap transportasi publik. Subsidi pun kerap terputus, sehingga layanan BRT berhenti dan penumpang kehilangan kepercayaan.
“Tanpa pendanaan berkesinambungan, setiap program hanya berumur pendek dan gagal memberi dampak nyata,” tegas Akbar.
Ia menambahkan, lemahnya kemauan politik dan tata kelola baik di pusat maupun daerah membuat masyarakat semakin kehilangan akses transportasi publik yang memadai.
Karena itu, ia mendorong solusi mendasar seperti mengalihkan sebagian anggaran pembangunan jalan ke subsidi dan revitalisasi angkutan umum, serta memaksa integrasi tata ruang dengan kebijakan transportasi.
“Harhubnas jangan hanya jadi acara seremonial, tapi momentum menata ulang arah kebijakan transportasi kita,” ujarnya.
Akbar menegaskan, “Bakti Transportasi untuk Negeri” seharusnya benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
“Ketika seorang guru di Medan, nelayan di Makassar, atau pekerja pabrik di Bandung bisa pulang-pergi dengan angkutan umum yang layak, terjangkau, dan bermartabat di situlah wajah negara hadir dalam kehidupan warganya yang paling sederhana,” tutupnya.
Pewarta : Fifi Abdurahman
