Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, untuk pertama kalinya hadir di konferensi pers APBN, yang berlangsung di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Senin (22/9).
Dalam pantauan GPriority di tempat, Menkeu Purbaya membeberkan kondisi APBN Agustus 2025 dengan mengenakan kemeja putih berlogo Kemenkeu. Dalam kesempatan tersebut, ia ditemani oleh Wamenkeu (Wakil Menteri Keuangan) Suahasil Nazara serta Thomas Djiwandono.
Menkeu Purbaya mengatakan jika indeks ketidapastian kebijakan perdagangan saat ini masih tinggi berkat adanya dinamika kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Begitupun dengan perdagangan global yang ke depannya masih menghadapi tantangan.
“Kita harus waspada terhadap situasi yang terjadi di global dengan berbagai ketidakpastian global. Mulai dari volatilitas pasar keuangan, harga komoditas, hingga ancaman geopolitik dan siber,” ujarnya.
Selanjutnya, Purbaya melaporkan jika saat ini inflasi stabil dan menopang daya beli masyarakat di tengah banyak negara yang masih berjuang mengatasi tekanan.
Hingga Juli 2025, terdapat dana Pemerintah Pusat di BI sebesar Rp450,5 triliun. Sementara per 12 September 2025, pemerintah menempatkan uang negara sebesar Rp200 triliun dengan bunga rendah pada bank komersial, agar lebih kontributif dan menciptakan multiplier bagi perekonomian.
“Ke depan, optimalisasi APBN dalam mendukung aktivitas ekonomi terus diperkuat, termasuk sinkronisasi kebijakan fiskal dengan sektor keuangan. Perbankan didorong segera menyalurkan penempatan uang negara tersebut sebagai stimulan untuk sektor usaha,” tekan Purbaya.
Saat ini, Purbaya mengatakan, peran APBN dalam mendukung program prioritas nasional dan katalis pertumbuhan akan terus diperkuat. Belanja negara juga dipercepat realisasinya dan ditingkatkan kualitasnya.
Ditambah lagi, kas negara akan dioptimalkan produktivitasnya dan pendapatan negara akan terus dijaga dan diperbaiki, sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi.
Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nagara melaporkan terkait realisasi belanja pegawai mencapai Rp212,8 triiun (69,6% APBN), belanja barang Rp232,2 triliun (47,9% APBN), belanja modal Rp139,9 triliun (59,8% APBN), serta belanja bansos Rp101,1 triliun (67,4% APBN).
“Program prioritas 2025 akan berkesinambungan, diteruskan, dan tercermin dalam RAPBN 2026,” tegasnya.
