Jakarta, GPriority.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau setara 8,74 persen dari total penduduk. Angka ini turun 0,1 persen poin dibanding September 2024.
Namun, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menilai data tersebut perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sisi definisi dan standar pengukuran kemiskinan. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan secara statistik tidak serta merta mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Saya mau menjawab dari tiga aspek ya, dari aspek konstitusional itu penting ya. Salah satu mandat mengapa Republik ini didirikan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadaan sosial. Artinya untuk menaklukkan kemiskinan, apalagi kemiskinan sosial. Jadi kalau ada pertanyaan soal numerik, angka kemiskinan itu jadi sangat relevansi dan sangat konstitusional sekali. Saya memberikan justifikasi,” ujar Bambang kepada wartawan di acara Dialog Kebangsaan Dompet Dhuafa, Rabu (13/8/2025).
Ia menyoroti bahwa selama ini kemiskinan kerap dijadikan objek masalah, bukan subjek yang harus ditangani secara menyeluruh. Definisi kemiskinan, kata Bambang, sering kali diubah sedemikian rupa sehingga angka kemiskinan bisa diturunkan secara statistik.
“Ada tren garis kemiskinannya itu yang diturunkan. Sehingga itu menyebabkan jumlah kemiskinannya mengikuti definisi garis kemiskinan. Sementara international policy itu menggunakan garis yang beda, sehingga kemudian di international atmosphere itu dikatakan penduduk miskin Indonesia setengah jumlah penduduk Indonesia,” jelasnya.
Menurut Bambang, perbedaan definisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait kejujuran data dan tujuan di baliknya. Ia mengingatkan, ketidakjelasan definisi kemiskinan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kebijakan.
“Nah ini bisa menyebabkan terjadi korupsi disitu. Karena ketika angka kemiskinan itu tidak bisa kita dudukkan. Maka kebijakan negara yang digunakan untuk kemiskinan itu jadi absurd juga. Dan disitulah terjadi korupsi dengan tema kemiskinan,”ujarnya.
Lebih jauh, Bambang menyebut fakta di lapangan menunjukkan kemiskinan semakin ekstrem jika dilihat dari tiga indikator: daya beli masyarakat yang turun, jumlah pengangguran yang naik, dan melemahnya rasio kepemilikan aset di masyarakat.
Ia menegaskan perlunya kejujuran dalam mengukur dan mendefinisikan kemiskinan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Kita harus jujur di sini. Apa yang disebut dengan miskin itu, dan itu kepentingan apa?”tutupnya.
Pewarta : Fifi Abdurahman
