Jakarta, GPriority.co.id – Koperasi Merah Putih baru saja diluncurkan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Dalam agenda tersebut, sebanyak 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih yang diresmikan.
Tak lama setelah diresmikan, ditemukan banyak Koperasi Merah Putih yang belum beroperasi karena mengalami berbagai masalah.
Diantaranya terkait masalah ketiadaan modal, legalitas yang belum siap untuk meminjam modal ke bank, serta pendampingan dari Kementerian yang belum dihadirkan.
Beberapa daerah yang mengalami kendala diantaranya seperti di Bangkalan, Jawa Timur. Dilaporkan sebanyak 281 koperasi belum beroperasi karena ditemukan kendala. Begitupun dengan di daerah Sumenep, Jawa Timur, yang belum beroperasi karena tidak adanya dana. Diketahui, anggarannya masih tertahan di APBD Perubahan 2025 Pemkab Sumenep.
Selanjutnya di daerah Lhokseumawe, Aceh, Koperasi Merah Putih belum diresmikan karena masih harus melengkapi dokumen-dokumen usaha. Terakhir di Sikka, NTT, sebanyak 194 koperasi belum dioperasikan karena masih harus menunggu modal.
Mirisnya, ada juga koperasi yang belum beroperasi karena belum mempunyai modal, namun berencana mengajukan pinjaman Rp100 juta.
Fakta di lapangan ini menjadi sorotan. Padahal sejak awal, program Koperasi Desa Merah Putih disebut akan menjadi ujung tombak dari kebangkitan ekonomi di perdesaan. Namun kini malah mendapatkan kritik tajam dari para pengurus desa.
Marnie, Ketua Koperai Merah Putih Desa Ngentak, Kecamatan Ngombol, Purworejo, berpendapat jika program ini dijalankan secara terburu-terburu. Di sisi lain juga minim persiapan, karena hanya mengejar target peresmian semata.
“Program unggulan tapi dilakukan asal-asalan. Hanya mengejar jumlah koperasi yang terbentuk untuk launching. Padahal kami di bawah sama sekali belum siap. Kalau saya bilang, pembentukan kopdes terburu-buru dan hanya agar Presiden senang. Kami pengurus di tingkat bawah ini yang tidak senang,” ungkapnya.
