Jakarta, GPriority.co.id – Belakangan ramai soal kabar Wapres Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan ke Papua oleh Presiden Prabowo.
Menurut kabar yang beredar, Wapres Gibran diberi tugas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua, menangani masalah HAM di Papua, serta melakukan koordinasi kebijakan untuk mempercepat pembangunan Otsus Papua.
Kabar ini dibagikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
“Dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberi satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden, untuk percepatan pembangunan Papua,” ungkap Menko Yusril.
Tak lama setelah membagikan kabar tersebut dan menjadi ramai diperbincangkan, Yusril pun mengklarifikasi pernyataannya.
Yusril mengatakan, Wapres Gibran tak akan berkantor di Papua, apalagi pindah kantor ke wilayah tersebut. Ia pun menambahkan, yang akan berkantor di Papua ialah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh Wapres Gibran.
Nantinya badan tersebut akan diberi kewenangan untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, serta koordinasi pelaksanaan Otsus Papua.
Adapun secara konstitusional, Wakil Presiden berkedudukan di Ibu Kota Negara, seperti kedudukan Presiden. Hal ini diatur dalam UUD 1945.
“Tidak mungkin jika Wapres akan pindah kantor ke Papua seperti yang diberitakan beberapa media,” tegas Yusril.
Senada dengan Menko Yusril, Mendagri Tito Karnavian mengatakan jika tugas yang diberikan kepada Wapres Gibran sama halnya seperti saat Joko Widodo memberi tugas ke Ma’ruf Amin untuk menjadi Badan Pengarah Percepatan Khusus Otonomi Papua (BP3OP).
“Konsepnya itu yang sehari-hari disana (di Papua) itu badan yang diberi kewenangan, dan ditunjuk Pak Presiden,” kata Tito.
Namun Tito menambahkan, Menkeu Sri Mulyani akan menyiapkan kantor khusus di Papua, dan bukan untuk Wapres. Melainkan untuk Badan yang ditugaskan.
Foto : Dok. Partai Bulan Bintang (PBB)
