Cegah Varian Omicron, Kemenhub Perketat Pintu Masuk

Jakarta,Gpriority- Seiring dengan ditemukannya varian baru Covid-19 Omicron (B.1.1.529), membuat Pemerintah bergerak mengantisipasi masuknya varian baru tersebut ke Indonesia.

Berdasarkan informasi dari Kementeria Perhubungan, Selasa (30/11/21), Kemenhub akan memperketat pintu masuk internasional di seluruh jalur transportasi baik darat, laut, dan juga udara.

“Penyesuaian ini merupakan langkah antisipatif Kemenhub untuk mencegah masuknya varian baru Covid-19 ke Indonesia, dengan memperketat penerapan protokol kesehatan di simpul-simpul transportasi, seperti bandara, pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Pengetatan penyesuaian syarat perjalanan internasional, merujuk pada Revisi SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional, dan SE Kemenkumham Nomor IMI-0269.GR.01.01 tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing yang Pernah Tinggal Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia.

Beberapa kebijakan yang diterapkan yaitu, menutup atau melarang sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia dengan riwayat perjalanan 14 hari dari 11 negara, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong.

Kemudian Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalan ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara tersebut, wajib melakukan karantina selama 14×24 jam.

Dan meningkatkan waktu karantina menjadi 7×24 jam dari sebelumnya selama 3×24 jam, bagi WNA dan WNI yang melakukan perjalanan ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan di luar dari 11 negara tersebut.

Untuk mengetahui perkembangan di lapangan, maka dibutuhkan koordinasi secara intensif antara Kemenhub dengan berbagai pihak sepeti Satgas Covid-19, Kemenkes, Kemenkumham, TNI/Polri, dan unsur terkait lainnya.

Dan menginstruksikan kepada semua operator sarana dan prasarana transportasi untuk segera menyesuaikan, menerapkan, dan juga mengawasi pelaksanaan dari SE Kemenkumham di lapangan. (Dw.foto.dok.Kemenhub)

Related posts