Jakarta, GPriority.co.id – Kanal Lapor Mas Wapres (LMW) resmi berjalan satu tahun sejak diluncurkan pada 11 November 2024.
Dalam periode tersebut, tercatat 16.505 laporan masuk dari berbagai daerah, mencakup isu pendidikan, sosial, lingkungan, hingga pertanahan.
Hingga 10 November 2025, mayoritas laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp (66,07 persen), sementara sisanya disampaikan melalui layanan tatap muka setelah registrasi di laman lapormaswapres.id.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, mengatakan seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, sehingga setiap suara masyarakat mendapatkan perhatian dan respons nyata.
“Beliau (Wapres Gibran) mengarahkan kepada kita untuk terus dioptimalkan peta jalan dari Lapor Mas Wapres ini sebagai muatan dalam memformulasi kebijakan,” kata Al Muktabar dalam keterangannya resmi Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (27/11).
Ia menegaskan komitmen peningkatan kualitas layanan tindak lanjut laporan dengan mengedepankan prinsip keadilan, empati, dan tanggung jawab publik.
“Dalam layanan berbasis digital ini banyak hal yang perlu kita terus tingkatkan kapasitasnya, pola layanannya sehingga komunikasi dengan yang menyampaikan laporan itu akan lebih cepat, lebih mudah dan juga komunikasi itu memudahkan juga bagi kita untuk berkomunikasi kembali kepada kementerian atau lembaga,” tuturnya.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, sistem LMW kini dikembangkan melalui versi terbaru, LMW 2.0, yang telah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! yang dikelola Kementerian PANRB.
Integrasi ini mempercepat pelimpahan laporan ke instansi berwenang serta memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam penanganan aduan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata, ke depan LMW berkomitmen memperkuat layanan, memperbaiki tata kelola, dan mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat.
LMW diharapkan menjadi wajah pelayanan publik yang solutif, transparan, dan humanis, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
