Jakarta, GPriority.co.id – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menegaskan pentingnya komitmen pimpinan badan publik dalam memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Hal tersebut menjadi sorotan dalam agenda Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berlangsung pada Rabu (11/11) di Jakarta.
Mengusung tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”, kegiatan ini tidak sekadar menilai kelengkapan administrasi dan kualitas layanan informasi, tetapi juga mengukur keseriusan pimpinan dalam menjadikan transparansi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
Komisioner KI Pusat, Dery Hendryan, S.H., S.IP., M.H., mengatakan pelaksanaan uji publik tahun ini menunjukkan perkembangan positif, terutama dari meningkatnya kehadiran pimpinan tertinggi badan publik dalam sesi presentasi.
Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi indikator penting bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar slogan maupun program formal kelembagaan.
“Isu keterbukaan informasi publik itu bukan sekadar slogan dan program, tapi sebuah gerakan kesadaran yang secara alami, secara organik, itu menunjang tata kelola pemerintahan,” ujar Dery.
Ia menilai keterlibatan langsung menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, hingga pimpinan lembaga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya transparansi. KI Pusat juga menerapkan pengelompokan lima lapisan kehadiran pimpinan sebagai salah satu instrumen penilaian komitmen sekaligus mengurangi disparitas penilaian antarpanelis.
Dery menegaskan, kebijakan keterbukaan informasi tidak cukup diselesaikan oleh pejabat tingkat menengah. Keputusan strategis mengenai anggaran, regulasi, perlindungan, serta pemenuhan hak masyarakat atas informasi membutuhkan keterlibatan pimpinan tertinggi.
“Bicara isu keterbukaan tidak bisa diselesaikan oleh layar kedua, layar ketiga. Harus di pimpinan tertinggi, menteri, wakil menteri, ketua lembaga, kepala badan, rektor, wakil gubernur,” tegasnya.
Selain komitmen pimpinan, Dery menyoroti kesenjangan pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah. Menurutnya, semakin jauh dari pusat pemerintahan, tantangan pemenuhan hak masyarakat atas informasi cenderung semakin besar. Kondisi sejumlah Komisi Informasi daerah yang belum aktif juga menjadi perhatian karena berpotensi menghambat penyelesaian sengketa informasi.
Ke depan, KI Pusat berencana mengembangkan Monev secara berkelanjutan sepanjang Januari hingga Desember. Monitoring akan dilakukan pada semester pertama, kemudian dilanjutkan evaluasi pada semester kedua.
Dery berharap hasil Monev tidak hanya memenuhi target RPJMN 2025–2029, tetapi juga memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Hasil akhir penilaian direncanakan diumumkan pada awal Desember 2026, sebelum momentum Hari Antikorupsi Sedunia dan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Desember.
