Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11).
Dalam agenda bertema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik” tersebut, Iqbal memaparkan perkembangan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Ia mengungkapkan, nilai evaluasi mandiri melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ) mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika tahun lalu NTB memperoleh nilai 63 saat masih dalam tahap konsolidasi, tahun ini penilaian awal SAQ berhasil mencapai 100. Namun, menurutnya, presentasi uji publik menjadi kesempatan untuk memastikan kesesuaian antara capaian administratif dengan implementasi nyata di lapangan.
“Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi ini soal corporate culture juga. Ini sudah jadi budaya birokrasi,” ujar Iqbal.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi menjadi kebutuhan pemerintah karena dukungan masyarakat sangat bergantung pada kepercayaan publik. Sementara itu, kepercayaan hanya dapat dibangun melalui informasi yang kredibel dan disampaikan secara terbuka oleh pemerintah.
“Yang butuh terbuka itu kita karena kita butuh dukungan publik. Dan itu muncul, dukungan publik itu muncul dari trust. Trust itu muncul dari informasi yang kredibel yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi,” tegasnya.
Untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama, Pemprov NTB melakukan integrasi dan konsolidasi data. Upaya tersebut tidak hanya melibatkan perangkat daerah, tetapi juga telah menghubungkan pemerintah provinsi dengan 10 kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Iqbal menyebutkan, integrasi tersebut mencakup lebih dari 800 poin data. Bahkan, sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO), baik nasional maupun internasional yang menjalankan proyek di NTB, juga direncanakan bergabung dalam ekosistem NTB Satu Data.
Pemprov NTB juga telah menyelesaikan pembangunan dashboard informasi. Melalui fasilitas ini, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap data mentah, tetapi juga informasi yang telah diolah menjadi infografis dan analisis sehingga lebih mudah dipahami.
“Jadi ke depan, sekarang kita sudah menyelesaikan yang namanya dashboard sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses ke data yang mentah, tetapi juga mendapatkan akses ke data yang sudah matang dalam bentuk infografis, kemudian dalam bentuk analisis,” jelasnya.
Langkah tersebut memperlihatkan upaya NTB memperkuat transparansi melalui integrasi data dan transformasi digital. Bagi Iqbal, keterbukaan informasi bukan sekadar menyediakan dokumen, tetapi memastikan informasi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
