Jakarta, GPriority.co.id – Belakangan, nama Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan publik setelah mengumumkan rencananya untuk menaikkan pajak hingga 250 persen.
Pajak tersebut ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebesar 250 persen, sepanjang tahun 2025.
Sudewo mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk menambah pendapatan Kabupaten Pati, dan akan digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di kabupaten tersebut.
Alasan lainnya, tarif PBB-P2 Kabupaten Pati sudah tidak dinaikkan dalam 14 tahun terakhir. Kebijakan ini bahkan telah mendapat persetujuan dari para camat dan kepala desa di Pati.
Ditambah lagi, pendapatan Kabupaten Pati hanya Rp29 miliar, dan jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jepara yang sebesar Rp75 miliar serta Kudus dan Rembang yang masing-masing mencapai Rp50 miliar.
Sudewo mengatakan, padahal Pati memiliki luas geografis dan potensi yang lebih besar dibandingkan 3 kabupaten tetangganya.
Alih-alih mendapat dukungan, warga Kabupaten Pati justru tak terima dengan kebijakan kenaikan pajak ini. Pasalnya, Pemkab Pati dinilai kurang melakukan sosialisasi serta juga memberatkan warga di tengah ekonomi Indonesia yang tengah sulit.
Lewat gerakan “Masyarakat Pati Bersatu”, mereka melakukan berbagai hal untuk memprotes kebijakan dari Bupati Pati tersebut. Mulai dari membuka donasi, posko aduan online, serta meminta Pemkab Pati untukt turut serta melibatkan warganya dalam merumuskan kebijakan.
Namun Bupati Sudewo tetap mempertahankan kebijakan ini dan meyakinkan bahwa ia akan menyejahterakan masyarakat serta mendorong pembangunan di Kabupaten Pati.
“Saya bijaksana kepada warga. Saya tidak ada niat membuat rakyat menderita. Buktinya, jalan saya bangun di mana-mana,” ungkapnya.
Sudewo pun berjanji akan memberi keringan bagi masyarakat Pati dan membebaskan PBB-P2 bagi warga tak mampu.
