Jakarta, GPriority.co.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memenuhi undangan Ombudsman RI pada Rabu (14/5). Bersama Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, keduanya membahas pendalaman informasi terkait implementasi program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Yeka mengatakan, dari semua permasalahan yang dievaluasi, kualitas makanan pada program MBG menjadi hal paling krusial dalam pelaksanaannya.
“Karena memang kualitas makanan ini penting sekali dan itu di lapangan ini sangat teknis sekali,” ujarnya.
Hingga kini pihak Ombudsman terus mendorong agar SOP (Standar Operating Procedure) tetap dilaksanakan oleh semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah persoalan keracunan makanan pada program MBG.
“Maka mulai sekarang, dari dua minggu yang lalu, Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat (pelaksanaannya),” ungkap Yeka lebih lanjut.
Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman RI dan Kepala BGN turut membahas terkait isu anggaran pelaksanaan program MBG. Dimana, beberapa bulan sejak berlangsung, banyak laporan dari mitra katering yang mengaku pembayarannya masih ditunggak.
“Anggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan dengan cara dana uang muka. Jadi, biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah di transfer dari awal. Kemudian 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya,” jelas Yeka.
Senada dengan Yeka, Kepala BGN Dadan Hindayana juga mengakui jika penyimpangan anggaran dan kualitas pelayanan menjadi 2 hal krusial selama pelaksanaan program MBG. Sehingga, pengawasan dari Ombudsman menurutnya sangat penting dilakukan.
“Jadi dengan pengawasan yang intens dari Ombudsman, saya yakin program ini dapat semakin berkualitas dan memberikan manfaat kepada target penerima manfaat,” tutur Dadan.
Sampai saat ini pelaksanaan program MBG dinilai memberikan dampak positif, salah satunya terkait pengurangan pengangguran di pedesaan. Yeka mengungkapkan, dari hasil kunjungannya, 1 dapur dapat menyerap 50 tenaga kerja.
“Jadi kalau 50 tenaga yang masak-masak dan dikali 30 ribu, itu sudah 1,5 juta angka yang bisa diserap. Selain itu dari 1 SPPG bisa melibatkan 15 supplier langsung. Ini artinya bisa menggerakan ekonomi di perdesaan. Setiap hari ada uang yang berputar hampir Rp45 juta di desa,” pungkasnya.
Foto : GPriority/Nindya Farhah Azzahrah
