Optimalisasi Pelayanan Publik, Pemprov dan 5 Kabupaten/Kota di Kaltara Teken MoU dengan Ombudsman RI

Penulis: Dimas | Editor: Lina F | Foto: PPID Kaltra

Jakarta,GPriority.co.id-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama 5 Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penandatangan Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) pada, Kamis (22/6).

Penandatangan tersebut bertujuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Dalam keterangan resminya, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan agar nota kesepakatan ini untuk menjaga jalannya pemerintahan daerah yang aman dan bersih, tidak melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ia menyebut hal tersebut tentu akan berdampak negatif terhadap terganggunya sistem pemerintahan dan tata kelola manajemen daerah.

“Saya harap para Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kaltara untuk menjaga integritas pemerintahan, dengan mematuhi rambu-rambu aturan keamanan daerah yang berlaku. Khususnya itu terkait penggunaan anggaran daerah,” ucap Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih memaparkan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Bahkan kata dia, pengawasan turut diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Swasta atau Perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

“Kami berharap agar seluruh kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menjaga pelanggaran hukum akibat kepentingan pribadi atau kelompok yang berdampak terhadap pemeriksaan pelanggaran, hal tersbut dapat merugikan pemerintahan daerah,” beber Ketua Ombudsman RI.

Adapun kegiatan yang dilangsungkan di Gedung Ombudsman RI di jalan H.R Rasuna Said, Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan itu, dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., Hum bersama 5 Kepala Daerah lainnya.

Diantaranya yaitu Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Bupati Bulungan Syarwani S.Pd. M.Si, Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) Hendrik, SH.,MH, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, dan Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes.