Poin Penting Kritikan Anwar Abbas Yang Langsung Dijawab Presiden

Jakarta,gpriority- Ramai diperbincangkan dan jadi trending topic kritikan Anwar Abbas Wakil Ketua Umum Majelis Indonesia (MUI) yang juga Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah 2015-2020 terhadap kinerja presiden (pemerintah). Kritik berupa “tamparan” langsung itu dia sampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI Tahun 2021.

Poin penting kritikan Anwar Abbas itu pertama terkait kesejahteraan yang belum merata.

Anwar Abbas mengatakan pemerintah kita sudah berhasil mensejahterakan rakyatnya, tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar, dan menengah serta usaha kecil.

“Sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultra mikro, itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita tampak semakin terjal,” ujar Anwar.

Kedua, poin kritikan Anwar Abbas menyoroti ketimpangan bidang pertanahan. Anwar menyinggung soal ketimpangan di bidang pertanahan.

“Cuma dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59, artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini,” ungkap Anwar.

Poin kritikan ketiga, terkait banyak pelaku usaha yang belum diperhatikan.
Anwar memaparkan mengenai data kelompok usaha di Indonesia. Menurutnya masih banyak pelaku usaha yang belum diperhatikan.

“Padahal seperti kita ketahui bersama, jumlah usaha besar cuma besarnya hanya 0,01 persen dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar. Usaha menengah besarnya adalah 0,09 persen, dengan jumlah pelaku usaha 60.702. Dengan total aset lebih dari 50 juta rupiah dan usaha kecil besarnya 1,22 persen dengan jumlah pelaku 783.132 dan total aset di atas Rp 50 juta. Jadi, dari data ini kita ketahui total mereka-mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan itu ada di sekitar angka 1,32 persen atau lebih kurang kalau dari jumlah pelaku yaitu 849.334 pelaku usaha,” ujar Anwar.

“Sementara jumlah usaha mikro dan ultra mikro besarnya adalah 98,68 persen dengan jumlah pelaku usaha, yaitu sekitar 63,3 juta pelaku. Di mana total asetnya sama dan atau di bawah 50 juta rupiah, dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita,” lanjut Anwar.

Menanggapi pernyataan Anwar Abbas, presiden nampak mengesampingkan teks pidatonya dan menjawab sejumlah pernyataan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas tersebut.

“Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya, tapi setelah saya mendengar tadi doktor Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya gak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan,” kata Presiden.

Presiden Jokowi tak menampik apa yang disampaikan Anwar Abbas. Namun ia menyebut bukan dia yang membagi.

“Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah. Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi,” jelas Presiden.

Saat ini, kata Presiden, pemerintah sudah sudah memiliki bank tanah, untuk mengambil HGU dan HGP yang ditelantarkan.

“Insha Allah bulan ini bisa saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu yang ditelantarkan. Karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20-30 tahun tapi tak bisa diapa-apakan. Sehingga kita tak bisa memberikan ke yang lain,” ujarnya.

Presiden bahkan menawarkan peserta kongres untuk mendatanginya apabila memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar dan berjanji akan mencarikan lahan tersebut, namun dengan hitungan proposal yang feasible.

“Kalau bapak ibu sekalian ada yang memiliki silakan datang ke saya, diantar oleh Buya Anwar Abbas,” kata Presiden.

Dalam menjawab pernyataan Anwar Abbas terkait bantuan UMKM, Presiden menjelaskan tentang program pemerintah melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Pada 2015, Jokowi mengatakan PNM itu baru bisa mengumpulkan 500 ribu usaha mikro usaha ultra mikro yang pinjamannya Rp 3-5 juta.

Presiden mengeklaim nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta. Bahkan presiden membandingkan PNM dengan peraih penghargaan Nobel Grameen Bank, yang ia sebut jumlah nasabahnya hanya 6,5 juta.

“6,5 juta dia mendapatkan nobel. Ini kita sudah 9,8 tapi gak dapet nobel,” katanya.

Pada 2024, pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan PNM ini telah memiliki 20 juta nasabah. Namun begitu, presiden mengakui angka ini masih di bawah jumlah total usaha kecil usaha mikro di Indonesia yang jumlahnya mencapai 64 juta.

“Topangan ekonomi informal kita memang sangat besar sekali. Saya juga sedih, melihat porsi pinjaman bank kita. Usaha UMKM hanya diberi 20 persen. Sisanya yang tengah yang gede,” kata Presiden.

Selanjutnya Presiden mengungkapkan pemerintah juga tak bisa memaksa perbankan menaikan angka itu. Banyak perbankan yang masih menolak dengan alasan kehati-hatian dan feasibility. Mereka terbiasa dengan basis di usaha besar dan usaha menengah.

“Ini lah kesulitan-kesulitan yang kita miliki. tapi inshaallah nanti dengan Bank Syariah Indonesia, BSI, yang gede-gede yang dari kecil tengah gede nanti bisa dilayani oleh BSI,” kata Presiden.

Apalagi, ia mengatakan BSI sudah masuk ke bank 8 besar, dengan kekuatan kapital yang lebih kuat. Ia berharap nantinya berbagai hal yang berkaitan dengan industri halal, pariwisata halal, produk halal, yang memiliki pangsa besar sekali, bisa dilayani oleh BSI.

“Dulu kan hanya melayani yang kecil-kecil. Ini yang kecil dilayani seberapa banyak pun, yang gede juga bisa dilayani oleh Bank Syariah Indonesia,” imbuh Presiden.(LA. Foto: Istimewa)#

 

 

Related posts