Jakarta, GPriority.co.id – Kenaikan Pajak PBB ternyata bukan hanya dialami oleh warga Pati dan Jombang. Selain kedua daerah tersebut, ada 3 daerah lainnya yang juga menaikkan PBB secara drastis.
Menyoroti kenaikan PBB serentak secara drastis tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan jika kenaikan tersebut akibat kurangnya anggaran dari pusat.
Ia menegaskan jika anggaran daerah tak menjadi faktor penentu kebijakan setiap daerah di Indonesia.
“Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya. Bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan Kabupaten Pati pun juga berbeda,” tegasnya seperti dikutip dari ANTARA.
Sementara itu, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal, gelombang kenaikan PBB pada sejumlah daerah didorong oleh adanya kebutuhan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menambahkan, saat ini Pemda dituntut mandiri secara fiskal karena adanya desentralisasi. Selain itu, terdapat juga perlambatan transfer pusat serta berkurangnya dana dari sumber daya alam. Menyoroti Pati sebagai contoh, PBB-P2 dinilai menjadi instrumen yang relatif cepat serta mudah untuk dioptimalkan dalam meningkatkan PAD. Pasalnya, pajak tersebut berbasis pada penyesuaian NJOP dan kewenangannya berada di tangan Pemda, sebagaimana dikutip dari beberapa sumber.
Daerah pertama yang menaikkan PBB ialah Cirebon. Menurut Paguyuban Pelangi Cirebon yang sudah berjual melakukan aksi protes sejak awal 2024, pajak PBB di daerah tersebut naik 1000 persen. Kendati demikian, Effendi Edo selaku Wali Kota Cirebon, membantah adanya kenaikan tersebut.
Edo menambahkan, kenaikan hanyalah beberapa persen. Ia juga menyatakan jika Pemkot Cirebon sedang mengkaji ulang terkait kenaikan PBB tersebut.
Selanjutnya di Semarang, Jawa Tengah, seorang warga mempertanyakan kenaikan PBB hingga 441 persen. Merespon hal ini, Pemda setempat mengatakan jika kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap nilai objek pajak yang berdasarkan lokasi strategis, serta adanya perubahan jumlah bangunan.
Terakhir, kenaikan PBB juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan. Dimana, pada Selasa, 12 Agustus lalu, sejumlah mahasiswa di Bone melakukan aksi demo untuk menolak kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen. Mereka tak terima dengan kenaikan tarif PBB yang tidak merata tersebut. Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Bone, Muh Angkasa, mengatakan jika pihaknya telah melakukan sosialisasi dan kenaikan PBB ini merupakan imbas dari Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Badan Pertahanan Negara (BPN).
