Verifikasi Dan Data Penduduk Miskin Agar Tepat Sasaran

Jakarta,Gpriority-Selama tiga  hari (Minggu, 16 Februari hingga Selasa 18 Februari) Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 di Novotel Mangga Dua, Jakarta.

Nampak hadir Kepala Dinas (Kadis) Sosial dari seluruh daerah termasuk Prayitno Kadis Sosial Kabupaten Maros. Ditemui di sela-sela acara, Prayitno mengatakan intinya Rakornas ini ingin melakukan   verifikasi dan data validasi penduduk miskin.  Pendataan ini menjadi sangat penting, karena ada beberapa program yang akan masuk ke sana seperti program sembako yang dulunya bernama bantuan pangan non tunai,program keluarga harapan, kredit usaha bersama dan rehab rumah tidak layak huni.

“ Karena program tersebutlah data harus benar-benar diverifikasi agar tepat sasaran. Jangan sampai nanti orang yang tidak masuk ke dalam kategori miskin, tetapi menerima bantuan karena masuk ke dalam data penduduk miskin,” ujar Prayitno.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemensos  seperti dituturkan Prayitno menganjurkan agar dinas-dinas sosial turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan. Dan hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros, sehingga memiliki data yang valid tentang penduduk miskin yang ada di Maros.” Ini karena kami sampai tingkat desa setiap harinya melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial berbasis android,” tutur Prayitno.

Aplikasi ini menurut Prayitno terbilang efektif dalam pendataan sebab mulai dari rumah, orangnya hingga titik geografisnya  di foto, sehingga  jika dia di dalam foto ini bukan penduduk miskin, maka namanya akan langsung tercoret di dalam aplikasi.

Prayitno juga mengatakan aplikasi ini berguna juga untuk para penduduk yang mengajukan BPJS gratis dengan menggunakan  sistem layanan rujukan terpadu dari Kabupaten.” Banyak penduduk yang melapor bahwa mereka kurang mampu . Kita tinggal lihat saja namanya, kalau ada berarti tinggal dibuatkan, kalau tidak ada ya tidak bisa meskipun ada surat keterangan tidak mampu dari desa,” ucap Prayitno.

“ Para penduduk miskin itu akan diberikan bantuan berupa program sembako, program keluarga harapan dan juga rehab rumah tidak layak huni,” tambah Priyatno.

Terkait jumlah penduduk miskin di Maros, Prayitno mengatakan berdasarkan data di tahun 2019 jumlahnya mencapai 21 ribu, jumlah ini mengalami penurunan sebesar  9,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun dibilang banyak penurunannya, Prayitno mengatakan akan terus melakukan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Maros, caranya dengan melakukan program pelatihan UMKM. Setelah dinilai bisa, maka mereka bisa membuka usaha yang dananya bisa mereka dapatkan dari kredit usaha rakyat.(Hs.Foto:Hs)

Related posts