Jakarta, GPriority.co.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti melemahnya kebebasan sipil, kemunduran demokrasi, serta menguatnya pengaruh militer dan oligarki menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kritik tersebut menjadi bagian dari catatan YLBHI yang disampaikan dalam agenda konferensi pers pada Senin (19/10) di Jakarta.
Dalam catatannya, YLBHI menilai pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir menunjukkan kecenderungan otoritarianisme dalam pengelolaan negara. Organisasi bantuan hukum itu juga mengkritik cara pemerintah menjalankan kebijakan yang dinilai serampangan, meskipun dibingkai dengan narasi untuk kepentingan rakyat.
“Dua tahun Rezim Prabowo-Gibran ditandai dengan terus melemahnya kebebasan sipil dan rusaknya iklim demokrasi. Pada periode ini pula, rakyat menyaksikan semakin menguatnya praktik otoritarianisme dalam pengelolaan negara. Pemerintah berjalan dengan serampangan sembari membangun narasi bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat,” demikian pernyataan YLBHI.
YLBHI turut menyoroti perluasan peran militer ke ranah sipil yang dinilai berjalan beriringan dengan menguatnya kepentingan oligarki. Menurut organisasi tersebut, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan antara besarnya kekuasaan yang terkonsentrasi dan kesejahteraan masyarakat yang belum membaik.
“Catatan YLBHI menunjukan bahwa perluasan militer ke ranah sipil semakin meluas, dibarengi dengan bancakan kekuasaan para oligark. Kuasa makin banyak, tapi nasib rakyat semakin tak sejahtera,” tulis YLBHI dalam catatannya.
Selain persoalan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, YLBHI menempatkan perampasan ruang hidup sebagai persoalan penting yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Organisasi tersebut menilai tanah, air, dan udara semakin diperlakukan sebagai komoditas, dengan konsekuensi yang berpotensi memicu kerusakan lingkungan dan bencana bagi warga.
Perhatian YLBHI juga tertuju pada wilayah timur Indonesia. Dalam pernyataannya, organisasi tersebut mengkritik meluasnya eksploitasi sumber daya alam (SDA), kekerasan, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). YLBHI menilai persoalan-persoalan tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai karena informasi mengenai situasi di lapangan dinilai diredam dan dibiarkan tidak terungkap.
“Perampasan ruang hidup terpampang nyata di depan mata. Tanah, air dan udara jadi komoditas jual beli yang parahnya melahirkan bencana dan malapetaka bagi rakyat. Di wilayah timur Indonesia, eksploitasi SDA, kekerasan dan pelanggaran HAM semakin meluas, tapi informasinya diredam dan sengaja didiamkan,” jelas YLBHI.
YLBHI menegaskan kritiknya terhadap arah kebijakan dan distribusi kekuasaan selama pemerintahan Prabowo-Gibran. Organisasi tersebut menilai manfaat kekuasaan dan pengelolaan sumber daya belum dirasakan secara adil oleh masyarakat luas.
“Mereka yang kaya semakin berkuasa, rakyat yang membayar pajak hadiahnya petaka,” tegas YLBHI.
Catatan tersebut menjadi evaluasi kritis YLBHI menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Penilaian mengenai demokrasi, kebebasan sipil, ekspansi militer, dan pelanggaran HAM dalam pernyataan itu merupakan sikap YLBHI yang memerlukan penelusuran lebih lanjut melalui data dan temuan independen untuk menilai setiap kasus secara spesifik.
