Apkasi Siapkan Isu Prioritas untuk Audiensi dengan Presiden

Rapat Dewan Pengurus Apkasi II Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4)/Foto : Dok. Humas Apkasi Rapat Dewan Pengurus Apkasi II Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4)/Foto : Dok. Humas Apkasi

Jakarta, GPriority.co.id – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal agenda pembangunan nasional.

Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Dewan Pengurus Apkasi II Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4), dengan fokus utama merumuskan isu-isu strategis yang akan disampaikan langsung kepada Presiden.

Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menerjemahkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII di Batam ke dalam bentuk rekomendasi konkret dan aplikatif.

Menurutnya, Apkasi ingin memastikan bahwa aspirasi daerah tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga menghadirkan solusi berbasis data yang dapat diimplementasikan.

“Kami ingin membawa suara yang utuh dari daerah. Bukan sekadar menyampaikan permasalahan, tetapi membawa data pendukung beserta tawaran solusi yang konstruktif. Kami berharap dalam waktu dekat dapat melakukan audiensi langsung dengan Bapak Presiden untuk menyelaraskan pandangan demi kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten,” ujar Bursah Zarnubi dikutip dari rilis resmi Apkasi.

Dalam rapat tersebut, Apkasi membentuk tim kecil yang bertugas menyaring dua hingga tiga isu paling mendesak dari total 20 rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas Batam. Langkah ini diambil agar penyampaian kepada Presiden lebih fokus, tajam, dan strategis, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang berdampak langsung bagi daerah.

Salah satu fokus utama yang diangkat adalah dukungan daerah terhadap Program Strategis Nasional (PSN). Apkasi menegaskan kesiapan pemerintah kabupaten untuk menjadi ujung tombak dalam implementasi berbagai program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Bursah menekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya akan melaporkan capaian positif, tetapi juga menyampaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, komunikasi yang dibangun dengan pemerintah pusat diharapkan bersifat dua arah dan solutif.

“Kita akan sampaikan progres positif di lapangan, sekaligus mendiskusikan kendala teknis yang ditemui. Semangatnya adalah mencari jalan keluar bersama agar program mulia ini dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat di pelosok desa,” tambahnya.

Selain itu, Apkasi juga menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang semakin terasa di tengah dinamika ekonomi makro. Meski demikian, organisasi ini mengajak seluruh kepala daerah untuk tetap optimistis dan tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bursah menegaskan bahwa keterbatasan anggaran justru harus menjadi pemicu bagi daerah untuk berinovasi dan menunjukkan kemampuan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Ia juga mendorong pemerintah kabupaten untuk mencari sumber pembiayaan alternatif guna mendukung pembangunan.

“Kondisi fiskal yang menantang justru menjadi momentum bagi daerah untuk membuktikan bahwa kami adalah mitra yang dapat dipercaya dalam mengelola kewenangan. Kita harus terus mencari jalur alternatif pembiayaan pembangunan agar kualitas pelayanan publik tidak sedikit pun berkurang,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Apkasi berencana segera mengirimkan surat resmi permohonan audiensi kepada Presiden. Langkah ini merupakan bagian dari strategi “jemput bola” agar pemerintah daerah dapat memperoleh arahan langsung dari kepala negara terkait arah kebijakan pembangunan nasional.

Melalui upaya ini, Apkasi berharap terbangun keselarasan yang lebih kuat antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Sinergi yang erat dinilai menjadi kunci untuk memastikan bahwa program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat kabupaten dan desa.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, Apkasi optimistis bahwa peran pemerintah kabupaten akan semakin strategis dalam mendukung visi besar Indonesia Maju, sekaligus memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air.