Parepare, GPriority.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Wali Kota Tasming Hamid meminta Pertamina menambah kuota BBM, khususnya Pertalite, seraya menekankan bahwa Parepare merupakan kota lintasan yang melayani kebutuhan kendaraan dari luar daerah.
Rapat yang digelar Senin (14/9) di Kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Parepare dihadiri Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, jajaran Forkopimda, serta perwakilan Pertamina dan Hiswana Migas. Dalam waktu bersamaan, Pemkot Parepare juga mengikuti rapat Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan melalui Zoom yang dipimpin Gubernur Sulsel terkait monev penyaluran BBM dan LPG tingkat provinsi.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM dan LPG di tengah keluhan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU.
Pihak Pertamina mengklaim telah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk mengusulkan penambahan kuota harian BBM ke wilayah Parepare melalui Pertamina Area Makassar. “Kita sudah usulkan ke area Makassar. Mudah-mudahan ada penambahan suplai ke area terminal kita di Parepare,” ungkap perwakilan Pertamina dalam rapat.
Selain mengusulkan penambahan suplai, Pertamina juga menurunkan personel untuk melakukan monitoring dan pemantauan langsung di setiap SPBU. Pengawasan diarahkan untuk mengantisipasi kendaraan yang diduga melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang atau menjadi pelansir.
Pengelola SPBU diminta segera melaporkan nomor polisi kendaraan yang diduga melakukan aktivitas tersebut agar dapat ditindaklanjuti.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid menilai penambahan kuota yang telah dilakukan belum sepenuhnya mengatasi antrean yang masih terjadi. Ia meminta Pertamina kembali mengevaluasi kebutuhan BBM masyarakat dan menambah kuota, khususnya BBM jenis Pertalite.
“Kita berharap Pertamina mengusulkan lagi tambahan kuota BBM di Parepare. Meski ada tambahan sekian persen, tapi faktanya kita lihat masih banyak antrean di SPBU,” ujar Tasming Hamid.
Tasming juga meminta dilakukan pendataan ulang terhadap kebutuhan BBM di Kota Parepare. Menurutnya, data kebutuhan yang akurat penting untuk menentukan kuota yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Parepare Kota Lintasan, Kebutuhan BBM Lebih Tinggi.
Tasming menilai persoalan kebutuhan BBM di Parepare tidak bisa hanya dilihat berdasarkan jumlah kendaraan masyarakat setempat. Posisi Parepare sebagai kota lintasan membuat kendaraan dari luar daerah turut mengisi BBM di wilayah tersebut.
“Sebaiknya didata baik-baik sehingga dapat diketahui pasti berapa jumlah kebutuhan BBM masyarakat. Secara garis besar memang ada tambahan, tetapi suplai yang ditambahkan tidak sesuai dengan kuota kebutuhan masyarakat Parepare,” katanya.
Ia menambahkan, Pertamina perlu mempertimbangkan karakteristik Parepare sebagai salah satu daerah yang menjadi jalur lintasan antardaerah. “Pertamina juga harus melihat bahwa Parepare ini kota lintasan sehingga banyak kendaraan dari luar mengisi BBM di Parepare,” tegasnya.
Di tingkat provinsi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menggelar rapat evaluasi penanganan antrean BBM Sulsel di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur, Senin (14/9/2026). Rapat dihadiri Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Iswana Migas Sulsel.
Andi Sudirman mengatakan kondisi antrean BBM saat ini mulai terurai, namun evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan pasokan mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi juga meningkatnya permintaan BBM subsidi akibat migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke subsidi karena disparitas harga.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Gubernur menyebut pasokan BBM dari Pertamina telah mengalami peningkatan signifikan, dari kisaran 700 kiloliter (KL) menjadi mencapai 1.300 KL pada kondisi tertentu. Namun, antrean tetap meningkat.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Pemprov Sulsel meminta Pertamina tidak hanya meningkatkan pasokan, tetapi juga menghitung kembali kebutuhan BBM berdasarkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Andi Sudirman meminta dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar dampak migrasi konsumen terhadap kebutuhan BBM subsidi di Sulsel.
“Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel,” katanya.
Foto : Istimewa
