Jakarta, GPriority.co.id – Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memasuki tahap tindak lanjut setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama PT INTRA menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9).
Kepala DPMPTSP Kaltara, Dr. Hj. Hasriyani, S.H., M.M., mengatakan FGD tersebut merupakan pertemuan kedua yang membahas rencana pembangunan jaringan kereta api di Kaltara. Sebelumnya, Pemprov Kaltara juga telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas aspek regulasi.
“Ini FGD yang kedua kalinya dan ada pertemuan juga yang pernah dilakukan dengan Kementerian Perhubungan dengan beberapa OPD terkait dengan regulasi dan sebagainya,” ujar Hasriyani selepas acara.
Menurutnya, salah satu poin penting dalam pembahasan adalah memastikan adanya komitmen dari perusahaan yang nantinya menjadi pengguna jasa kereta api. Hal tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat disesuaikan dengan kebutuhan sektor usaha di Kaltara.
Hasriyani menjelaskan, dari FGD tersebut muncul sejumlah masukan dari perusahaan terkait rencana jalur yang akan dibangun. Beberapa perusahaan menyampaikan kebutuhan terhadap jalur tertentu yang belum masuk dalam rencana tahap awal.
“Jadi memang ada, tadi yang disampaikan oleh inisiator bahwa ada pergeseran-pergeseran mungkin yang sesuai dengan kebutuhan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa dalam hal ini pihak perusahaan yang akan menggunakan,” jelasnya.
PT INTRA selaku inisiator pembangunan, lanjut Hasriyani, akan menindaklanjuti hasil FGD dengan melakukan pertemuan dan peninjauan langsung ke Kalimantan Utara. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan sekaligus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kebutuhan calon pengguna jasa.
DPMPTSP Kaltara juga siap berperan sebagai fasilitator dalam proses tersebut, termasuk membantu menghubungkan PT INTRA dengan perusahaan-perusahaan calon pengguna jasa untuk memperoleh data yang diperlukan.
“Dari DPMPTSP, kami siap untuk mendukung, mengawal karena pada prinsipnya pemerintah provinsi sebagai fasilitator, jembatan, menghubungkan sebenarnya,” katanya.
Rencana jalur kereta api tersebut akan melewati sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan Bulungan hingga menuju titik pelabuhan. Karena itu, menurut Hasriyani, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah di setiap wilayah yang dilalui jalur kereta api.
Terkait target pembangunan, Hasriyani menyebut groundbreaking ditargetkan pada 2027, sementara pembangunan infrastruktur tahap pertama diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2030 atau 2031.
“Untuk groundbreaking-nya tadi di 2027. Dan butuh untuk pembangunan infrastruktur untuk tahap pertama di 2030 atau 2031. Karena butuh proses untuk pembangunan jalur ini,” pungkasnya.
