Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Kabar pengunduran diri Gibran ini muncul di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik serta dinamika politik di DPR RI.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden untuk menghadapi perkembangan situasi politik dan hukum, khususnya setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikannya.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ungkap Prasetyo Hadi.
Prabowo Tidak Menolak Niat Gibran Mundur
Prasetyo Hadi juga meluruskan kabar mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap keinginan Gibran tersebut.
Menurutnya, tidak benar apabila disebutkan bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri Wakil Presiden. Dalam pertemuan itu, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” jelas Prasetyo.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum berarti Gibran telah resmi mengundurkan diri atau proses pemberhentian Wakil Presiden sudah berlangsung.
Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo Hadi mengatakan Gibran ingin mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dokumen-dokumen tersebut melalui jalur peradilan.
“Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan yang dimiliki melalui proses di PTUN,” ujar Prasetyo.
Sebelumnya, polemik pendidikan Gibran semakin berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat penyetaraan pendidikan atas namanya.
Sementara itu, MK dalam putusannya pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, MK tidak mendiskualifikasinya dari jabatan Wakil Presiden.
Kini, perhatian publik tertuju pada perkembangan sikap Presiden Prabowo, langkah hukum Gibran melalui PTUN, serta kelanjutan dinamika politik di DPR RI.
