Jakarta, GPriority.co.id – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam dugaan perkosaan oleh Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun. Komnas Perempuan mendesak penegakan hukum yang transparan serta perlindungan dan pemulihan bagi korban.
Polda NTT menerima laporan tersebut pada Kamis (12/11/2026), dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Berdasarkan keterangan awal kepolisian, peristiwa itu diduga terjadi pada Rabu (11/11) malam di rumah dinas Bupati Kupang, setelah korban dibawa ke lokasi dengan iming-iming pekerjaan. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Komnas Perempuan menilai dugaan kekerasan seksual ini harus dilihat dalam konteks ketimpangan relasi kuasa. Posisi terlapor sebagai kepala daerah dinilai menimbulkan kekhawatiran mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas negara.
“Komnas Perempuan mengecam dugaan perkosaan yang dilakukan oleh pimpinan daerah yang seharusnya memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan pada perempuan,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih dalam keterangan yang diterima.
Desak Perlindungan dan Pemulihan
Komnas Perempuan mendorong Gubernur NTT mengambil tanggung jawab perlindungan dan pendampingan bagi korban serta keluarganya, bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Langkah tersebut dinilai penting karena terlapor merupakan kepala daerah di wilayah tempat korban tinggal. Komnas Perempuan juga meminta kepolisian mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti maupun upaya memengaruhi saksi dan keluarga korban.
Selain mendesak pengusutan dugaan perkosaan, Komnas Perempuan meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan ketentuan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Permintaan itu didasarkan pada dugaan perekrutan dan pembawaan korban melalui tawaran pekerjaan untuk tujuan eksploitasi seksual.
Komnas Perempuan turut meminta pemenuhan hak restitusi atau ganti kerugian bagi korban dipersiapkan sejak awal penanganan perkara.
Tolak Penyelesaian Kekeluargaan
Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak meminta perkara tersebut tidak dihentikan melalui penyelesaian kekeluargaan maupun keadilan restoratif. Ia juga mengingatkan agar pejabat publik tidak menggunakan kewenangan dan tawaran pekerjaan untuk kepentingan pribadi.
Komnas Perempuan mendesak Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pemeriksaan secara transparan. Apabila dugaan terbukti, lembaga tersebut meminta pemberhentian kepala daerah diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum dan menyerahkan penanganan laporan kepada kepolisian. Ia juga menyatakan siap diperiksa terkait laporan tersebut.
Komnas Perempuan mengajak media dan masyarakat menjaga privasi korban, tidak menyebarkan informasi yang dapat mengungkap identitasnya, serta tidak menyalahkan korban.
Foto : Istimewa
