Pekanbaru, Gpriority.co.id – Bupati Kabupaten Bengkalis, Kasmarni meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkalis agar terus tetap meningkat Pelayanan Publik yang baik sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan undang-undang. Bupati mengatakan hal itu saat menerima Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terbaik Se-Provinsi Riau dan rangking 17 Se-Indonesia, Selasa (28/02).
Bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Provinsi Riau, Bupati Kasmarni menerima Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terbaik Se-Provinsi Riau dan rangking 17 Se-Indonesia dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih.
Pemberian penganugerahan tersebut merupakan salah satu bentuk kepatuhan standar pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang peduli dengan standar pelayanan publik yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Bengkalis mendapatkan total nilai 91,60 dan masuk Zona Hijau (kualitas tertinggi) pada Penerimaan Anugerah Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2022 tingkat Kabupaten Kota se-Provinsi Riau Tahun 2022.
Pada kesempatan itu, Bupati Kasmarni menghaturkan terimakasih kepada Ombudsman RI atas penilaiannnya serta semua pihak yang telah terlibat menyukseskannya. Menciptakan pelayanan yang baik dan prima Kepada masyarakat, menurutnya sesuai dengan standar pelayanan adalah komitmennya sebagai Kepala Daerah dan telah dituangkan dalam salah satu misi daerah. Untuk itu dirinya berharap dan menegaskan agar pelayanan publik kedepannya harus terus ditingkatkan. ”Kedepannya agar standar pelayanan publik yang sudah baik terus pertahankan dan yang masih ada perbaikan segera tingkatkan, sehingga melalui berbagai jenis pelayanan yang kita berikan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis,” pintanya.
Ditambahkannya, perangkat daerah merupakan salah satu kunci untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Saya dan Wakil Bupati akan terus mendorong perangkat daerah agar standar pelayanan publik dapat diimplementasikan dengan baik, mudah mudahan kita bisa mempertahankan prestasi ini yang disebut dengan kepatuhan tertinggi (zona hijau),” pungkasnya. (dkb/ps)
