Jakarta, GPriority.co.id – Demi mencegah transaksi tak sehat, pemerintah diusulkan untuk menaikkan gaji polisi dan jaksa.
Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal.
Cucun menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, agar masyarakat tetap percaya pada institusi hukum.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara, Cucun juga mengingatkan agar para penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan atau terjebak dalam praktik transaksional.
Selain itu, Cucun pun menyoroti perlunya memperbaiki sistem penggajian aparat hukum untuk menghindari moral hazard.
Hal tersebut merujuk pada sejumlah kasus yang menuai kontroversi. Sebut saja seperti vonis ringan terdakwa korupsi Harvey Moeis, meski kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
Cucun mengatakan, DPR khususnya melalui Komisi III, dalam hal ini akan terus mengawasi lembaga penegak hukum dari tahap penyelidikan hingga keputusan pengadilan.
Hal ini juga turut menjadi perhatian bagi Presiden Prabowo yang memang berkomitmen penuh untuk menata sistem hukum secara menyeluruh di tanah air.
DPR pun turut mendukung langkah pengawasan tersebut, demi memastikan integritas lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menjalankan tugasnya.
Hakim Indonesia Sempat Demo Kenaikan Gaji
Jika anda belum mengetahuinya, hakim di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), sempat melakukan mogok kerja massal dan menuntut kenaikan gaji mereka.
Para anggota SHI tersebut bahkan sempat melakukan cuti masssal mulai 7-11 Oktober 2024 lalu.
Selain memprotes soal gaji, mereka juga memprotes tunjangan mereka yang selama 12 tahun juga tak pernah dinaikkan oleh pemerintah.
Akibat tidak ada kenaikan gaji, banyak hakim di Indonesia yang merasa penghasilannya tak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja mereka.
Namun, usai melakukan audiensi dengan DPR dan DPD, para hakim Indonesia mendapat jaminan bahwa seluruh aspirasi mereka akan diwujudkan.
Hal tersebut secara resmi disampaikan oleh Presiden Prabowo lewat sambungan telepon dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Prabowo menekankan, keputusan ini dijalankan untuk memastikan agar Indonesia benar-benar terbebas dari korupsi.
Foto : Dok. Antara
