Jakarta, GPriority.co.id – Akhir-akhir ini topik efisiensi anggaran sedang menjadi sorotan, usai Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kementerian dan lembaga di Indonesia pun harus memangkas belanja operasionalnya dalam mengikuti kebijakan tersebut.
Berbeda dengan Indonesia, sebagai upaya efisiensi anggaran, pemerintah Vietnam justru memangkas jumlah kementerian dan lembaga mereka, dari yang awalnya berjumlah 30 menjadi 22, seperti dilansir dari Bloomberg pada Rabu (12/2).
Kendati demikian, kebijakan efisiensi anggaran tersebut diperkirakan membutuhkan dana pensiun dan pesangon sebesar 5 miliar dolar AS (sekitar Rp 80 triliun). Namun, dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat menghemat hingga 4,5 miliar dolar AS (setara dengan Rp 72,5 triliun) dalam lima tahun ke depan.
Menurut Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, lembaga negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang lemah. To Lam pun menyebut langkah ini sebagai “revolusi” dalam pemerintahan Vietnam.
Selain itu, pegawai negeri, polisi, hingga militer juga berdampak pada kebijakan pemangkasan tersebut,. Dilaporkan sekitar 100.000 orang diperkirakan kehilangan pekerjaan atau terpaksa pensiun dini.
Efisiensi anggaran ini juga berdampak pada sektor media di Vietnam, seperti yang dialami oleh Thanh (nama samaran). Dirinya merupakan seorang produser TV yang kehilangan pekerjaannya dan kini memilih menjadi sopir taksi.
Tak dapat dipungkiri bahwa langkah pemangkasan besar-besaran tersebut kini menimbulkan tantangan sosial bagi Vietnam, walaupun disisi lain diharapkan dapat memperkuat efisiensi pemerintahan serta ekonomi negara tersebut dalam jangka panjang.
Sebagai informasi, Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025 dan status negara dengan pendapatan tinggi pada 2045 mendatang. Meski begitu, saat ini muncul kekhawatiran pada Pemerintah Vietnam terhadap dampak tarif impor dari pemerintahan Presiden Donald Trump.
Sementara di Indonesia: Kementerian dan Lembaga Membengkak!
Jika dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju pada era Presiden Jokowi, kementerian di Indonesia totalnya berjumlah 34 kementerian. Sementara di era Presiden Prabowo dengan Kabinet Merah Putih, jumlahnya membengkak menjadi 48 kementerian dan lembaga.
Terbaru, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin baru saja melantik sejumlah staf khusus (stafsus) di Kementerian Pertahanan. Salah satu nama yang menjadi sorotan yaitu Deddy Corbuzier. Pelantikan yang dilaksanakan pada Selasa (11/2) ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Menhan Sjafrie.
Menhan Sjafrie secara tegas mengatakan bahwa pengangkatan stafsus itu bertujuan untuk memperkuat peran strategis pertahanan nasional, dengan melalui kolaborasi dan inovasi kebijakan.
Foto : Reuters
