Jakarta, GPriority.co.id– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta agar pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu dikarenakan dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang berasal dari pajak rakyat sehingga harus siap diaudit.
“Saya menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto. Kalau pengembang tidak setuju tidak apa-apa.
Jangan terpaksa ya. Ini ada empat perumahan bagus yang siap diaudit,” ujar Maruarar Sirait saat melakukan pertemuan dengan para pengembang perumahan dikutip Senin (24/2).
“Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri, kenapa tidak siap diaudit? tidak sesuai aturan,” tambah Maruarar Sirait.
Maruarar Sirait didampingi Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melakukan pertemuan dengan para pengembang perumahan dari berbagai asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).
Menurutnya, ini merupakan waktu yang tepat ‘bersih – bersih’ sektor perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas rumah Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“KPR FLPP rumah subsidi ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat tidak boleh diaudit? Uang rakyat ini. Uang APBN,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Maruarar Sirait secara tegas meminta pengusaha khususnya pengembang perumahan jangan membuat rakyat yang benar-benar membutuhkan rumah kecewa dengan hasil pembangunan hunian. Apalagi banyak dari mereka yang memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan untuk membeli rumah pertama dengan bantuan subsidi dari pemerintah.
“Saya telah menugaskan delapan Eselon I Kementerian PKP dan saya sendiri juga turun langsung ke lapangan guna mengecek hasil pembangunan rumah subsidi. Banyak rakyat yang sedih saat kita temui, menangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak serta temboknya mau roboh,” tegasnya.
“Tidak boleh ada lagi kejadian begitu (pembangunan rumah tidak berkualitas-red) di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Maruarar Sirait juga meminta pengembang dapat berani mengungkapkan berbagai masalah yang dihadapi di lapangan. Kementerian PKP juga siap menindaklanjuti berbagai pengaduan dari pihak manapun apabila ditemui adanya penyelewengan bantuan perumahan.
“Saya punya presiden yang berani dan optimis untuk mensejahterakan rakyat. Saya sebagai anak buahnya akan menjalankan apapun risiko yang ada dan saya sudah laporkan semua kondisi yang ada sektor perumahan,” harapnya.
Foto: Dok. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
