Jakarta, GPriority.co.id – Danantara, lembaga investasi Indonesia yang mengelola dan mengoptimalkan aset negara melalui BUMN, diresmikan pada Senin (24/5) lalu. Berdasarkan penuturan Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, Danantara akan diaudit oleh BPK dan KPK.
Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga membantah kabar yang menyebut jika direksi Danantara akan kebal dari pengawasan. Rosan menegaskan, tidak ada istilah kebal hukum di Indonesia, seperti dilansir dari ANTARA pada Rabu (26/2).
Rosan pun menekankan jika tindakan yang tidak patut atau tindak kriminal dalam bentuk apapun, tetap dapat diperiksa. Disisi lain, di dalam Danantara terdapat perusahaan dengan status public service obligation, sehingga BPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit.
Rosan berujar jika semua pihak berhak mengawasi Danantara, dengan bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Nantinya, proses seleksi anggota Danantara akan melibatkan tim independen dari dalam dan luar negeri, agar memastikan standar profesionalisme yang tinggi.
Sebagai informasi, aat ini, terdapat tujuh BUMN besar yang akan beralih ke Danantara, yaitu PT Pertamina, PT PLN, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Telkom Indonesia, dan MIND ID.
Mantan Perdana Menteri Inggris Jadi Dewan Pengawas Danantara
Danantara nantinya akan ber-fokus pada hilirisasi nikel, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, dan berbagai proyek strategis nasional. Selain Rosan Roeslani yang ditunjuk sebagai CEO Danantara, dengan didampingi oleh Pandu Sjahrir sebagai CIO dan Dony Oskaria sebagai COO, ternyata Danantara juga melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Tony dilaporkan bergabung sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara, yang diketuai oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Tantangan bagi negara-negara berkembang adalah harapan masyarakatnya yang sangat tinggi dan ingin pembangunan dipercepat. Perubahan itu yang menjadi tantangan bagi negara-negara maju juga berkembang,” ujar Tony dalam salah satu pidatonya.
Sementara dalam pidato peresmian Danantara, Presiden Prabowo menyatakan jika gelombang pertama investasi Danantara senilai USD 20 miliar akan dipergunakan sekitar 20 proyek, termasuk sektor energi terbarukan, petrokimia, dan produksi pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan jika Danantara bukan sekadar lembaga investasi, melainkan juga instrumen pembangunan nasional yang berfungsi meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Presiden Prabowo pun mengklaim jika dana USD 20 miliar yang digunakannya berasal dari hasil penghematan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, yang dilakukan dengan menekan efisiensi dan angka korupsi.
Presiden Prabowo bertekad kuat jika Indonesia tidak akan lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah, namun akan mengelola kekayaan nasional sebaik-baiknya, demi kesejahteraan rakyat.
Editor: Novita Intan
Foto : Dok. ANTARA
