Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah membuka dua opsi yang sedang dipersiapkan untuk menempatkan guru Sekolah Rakyat. Dua opsi itu ialah Guru dapat berasal dari penugasan aparatur sipil negara atau guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan profesi.
“Dua opsi ini masih dalam tahap penyempurnaan,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangan resminya dikutip (24/3).
Gus Ipul menjelaskan perencanaan rekrutmen guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final, dengan Satgas yang dipimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Menurutnya, tata kelola Sekolah Rakyat tidak akan berbeda dengan sekolah umum lainnya dan akan melibatkan kolaborasi antar-kementerian sehingga tidak ada kesenjangan.
Hingga kini, 53 Sekolah Rakyat telah dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Sementara itu, 82 sekolah lainnya masih dalam tahap asesmen bangunan dan lahan.
Pemerintah telah menerima 200 usulan titik bangunan atau lahan kosong dari pemerintah daerah (pemda) untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan sektor swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana.
“Kami masih menghitung anggaran yang dibutuhkan, disesuaikan dengan biaya operasional per orang,” jelasnya.
Gus Ipul menerangkan kebutuhan anggaran akan berbeda di setiap wilayah, tergantung pada jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) dan indeks daerah.
Dengan persiapan yang matang, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan inklusif di Indonesia.
“Setiap daerah memiliki perhitungan berbeda karena kebutuhan SD, SMP, dan SMA tidak sama,” terangnya.
Editor: Novita Intan
Foto: Dok. Kemensos
