Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pertama kalinya menggelar agenda Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perumahan Perdesaan pada Selasa (29/4) di Kemendagri, Jakarta.
Agenda Rakornis Perumahan Perdesaan ini dihadiri oleh seluruh gubernur, wali kota, bupati, serta kepala dinas yang berkaitan dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun virtual.
“384 peserta hadir secara langsung di Gedung Sasana Wakti Praja Kementerian Dalam Negeri, kemudian 2.270 peserta hadir secara online melalui Zoom Meeting,” lapor Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran dalam sambutannya.
Dalam agenda tersebut, juga dihadiri oleh Wamendagri Ribka Haluk dan Wamen PKP, Fahri Hamzah. Dalam sambutannya, Fahri mengatakan PKP merupakan kementerian yang baru hadir di Indonesia. Terlebih berkaitan dengan perumahan, kerap kali ditemukan regulasi yang berbeda-beda.
“Oleh sebab itu, inisiatif dari Bapak Presiden sekarang mudah-mudahan dimulainya era baru dapat memantapkan kebijakan perumahan, sehingga persoalan perumahan dan kawasan permukiman di masa yang akan datang, itu bisa kita atasi secara konsisten, secara solid,” ujarnya.
Fahri pun turut menyoroti terkait penyatuan data. Ia menuturkan, Presiden Prabowo telah mengimbau agar para pemerintah dapat bekerja di bawah satu data yang sama.
Wamen PKP: Kepala Daerah Jangan Kerja Untuk Kepentingan Pribadi
Lebih lanjut, Wamen PKP Fahri Hamzah dalam kesempatan yang sama juga meminta agar para kepala daerah di Indonesia tak kerja hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan bekerja untuk negara dan menerapkan kerja dengan sistem yang ada.
“Jangan karena kita diliput oleh media. Kerja itu untuk negara bukan kerja pribadi. Tapi kerja sebuah sistem,” pintanya.
Kerja dengan mengikuti sistem, menurut Fahri juga dapat memiliki efek yang besar untuk negara. Hal ini karena negara terikat pada sistem.
“Negara tidak melekat pada pribadi, negara melekat pada sistem. Kalau mau efek negara itu besar, maka transfer kekuatan pribadi kita melalui negara, melalui sistem,” tegasnya.
Fahri mengatakan, sistem diantaranya meliputi regulasi yang baik, institusi yang baik, kerja secara profesional dan transparan, serta birokrasi yang bersih dan melayani.
Foto : GPriority/Nindya Farhah Azzahrah
