Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) sebesar 110 persen kepada SPBU swasta seperti Shell dan BP untuk tahun 2025. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kuota tahun sebelumnya.
“Untuk kuota impor sudah kita memberikan 110 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Semuanya kita kasih, bukan enggak kita kasih. Jadi apanya? 110 persen itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasi yang kita halangi?” ujar Bahlil saat ditemui di ajang Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (10/10).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi swasta, namun tetap menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi juga swasta juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan bahwa perusahaan swasta yang sebelumnya mendapat jatah 1 juta kiloliter (KL) BBM pada 2024, kini menerima tambahan 10 persen pada 2025.
“Kuotanya itu 110 persen dibandingkan tahun lalu. Contoh perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter (KL) di 2024, di 2025 dia mendapat 1 juta KL plus 10%. Artinya apa? Semuanya dapat dong,” katanya dalam pernyataan terpisah di Sekretariat Kementerian ESDM, Rabu (17/9).
Namun, Bahlil mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa secara otomatis menambah kuota baru ketika pasokan BBM dari SPBU swasta habis sebelum akhir tahun. Dalam kondisi seperti itu, swasta disarankan melakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk pengadaan tambahan stok.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan pertemuan dengan perwakilan SPBU swasta dan Pertamina Patra Niaga guna mencari solusi atas potensi kelangkaan stok BBM.
“Kita susun hal-hal, isu-isu dari masing-masing SPBU swasta sama bagaimana cara mensinkronkan sama Pertamina Patra Niaga. Insyaallah sore ini kami ada surat yang akan kita sampaikan ke Pertamina Patra Niaga untuk menindaklanjuti rapat yang kemarin,” jelas Laode.
Ia menambahkan, koordinasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang adil dan untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM di seluruh SPBU, baik milik swasta maupun BUMN.
