Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan capaian realisasi investasi pada triwulan III tahun 2025 atau periode Januari hingga September 2025.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa total investasi yang berhasil dicapai pada periode tersebut mencapai Rp942,9 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan.
“Alhamdulillah secara keseluruhan target yang sudah kita canangkan itu kita capai dengan baik. Ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi juga mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan I, II dan III. Sehingga total investasi dari Januari sampai September 2025 ini mencapai Rp942,9 triliun, atau pencapaian 75,3 persen. Jadi target 2025 ini bisa tercapai,” kata Rosan dalam Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2025, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/10).
Meski target telah tercapai, Rosan menegaskan bahwa capaian tersebut bukan semata-mata soal angka, melainkan juga tentang kualitas investasi yang masuk ke Indonesia.
“Itu juga yang kami kedepannya selalu melihat secara baik, benar, bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satunya dalam rangka pencipta lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting,” ucapnya.
Rosan juga menekankan pentingnya investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, yang memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dari segi investasi tapi dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rosan menyebut pihaknya akan terus memperkuat dan menyempurnakan iklim investasi nasional agar semakin memberikan kepastian, kredibilitas, serta transparansi bagi para pelaku usaha.
Salah satu langkah konkret yang telah diterapkan adalah mekanisme fiktif positif, yang mulai diberlakukan sejak 5 Oktober 2025.
“Kami telah menerapkan fiktif positif dimana memberi perizinan yang menyangkut beberapa kementerian atau badan lain, itu bisa dikeluarkan oleh kementerian kami sesuai dengan service level agreement yang sudah disepakati,” ujar Rosan.
“Jadi tidak ada lagi keterlambatan dari apa yang sudah di janjikan kepada para investor. Dan sejauh ini, berdasarkan PP yang sudah diterbitkan yakni PP 28 tahun 2025, kami sudah memberikan kurang lebih 132 izin terbit yang lahir dari mekanisme fiktif positif dari Sistem Online Single Submission (OSS) kami,” pungkasnya.
