Jakarta, GPriority.co.id – Jika anda menjadi pengguna aktif ChatGPT dan biasa menggunakannya untuk mencari saran seputar hukum, kesehatan, hingga keuangan, kini fitur tersebut menghilang.
Diumumkan oleh OpenAI melalui kebijakan terbarunya pada Rabu (29/10) lalu, ChatGPT kini hanya bisa menjelaskan informasi terkait prinsip umum, mekanisme dasar, serta menyarankan penggunanya untuk berkonsultasi dengan profesional seperti dokter, pengacara, hingga penasihat keuangan.
Dalam kebijakan terbarunya, OpenAI melarang penyebutan nama obat, pemberian dosis, pembuatan template tuntutan hukum, hingga rekomendasi investasi jual-beli. Langkah tersebut diambil setelah ditemukan kasus pengguna yang lalai menggunakan ChatGPT.
Sebagaimana dilansir dari laporan NY Post pada Rabu (5/11), pengguna yang lalai tersebut menggunakan ChatGPT sebagai pengganti terapis hingga penasihat pribadi. Padahal AI sendiri tak memiliki empati, tanggung jawab hukum, hingga pengalaman profesional.
Di sisi lain, pembatasan tersebut juga berguna untuk mengurangi risiko keamanan data serta kesalahan fatal akibat keterbatasan ChatGPT itu sendiri. Meski kini penggunanya dapat mengakses informasi terbaru lewat fitur ChatGPT Search, mode AI seperti GPT-4o tetap tidak mampu menangani situasi berisiko tinggi secara langsung.
Misalnya saja seperti deteksi gas beracun hingga memberi respons darurat. OpenAI juga memberi peringatan kepada pengguna untuk tidak memasukan data sensitif seperti penghasilan, nomor rekening, hingga dokumen pribadi.
Perlu diketahui, segala informasi yang diketik di ChatGPT dapat berpotensi menjadi bagian dari data pelatihan sistem tanpa adanya jaminan privasi penuh. Lewat kebijakan tersebut, ChatGPT ke depannya diharapkan dapat digunakan dengan lebih aman dan etis, tanpa menggantikan peran manusia.
Meski mudah di akses dan langsung memberi jawaban, para pakar mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan ChatGPT untuk menghindari masalah etika dan hukum yang serius. Kendati sampai saat ini belum ada penjelasan resmi, namun aturan baru ini menjadi bentuk pencegahan OpenAI ditengah meningkatnya pengguna chatbot untuk berkonsultasi baik secara hukum, kesehatan, hingga isu lainnya yang membutuhkan lisensi profesional.
