JAKARTA,Gpriority – Perusahaan Vision AI rintisan asli Indonesia, Nodeflux bersama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menggelar lokakarya bertajuk “Menata Transportasi, Merajut Nusantara” yang diadakan di Ballroom, Kantor Sekretariat APKASI, Selasa (26/11/2019).
Tujuan acara ini adalah untuk memberikan wawasan baru terkait dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai salah satu kebutuhan dalam menciptakan kota pintar (smart city), termasuk pada sektor perhubungan dan transportasi dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan berbasis kota pintar (smart city) di 416 kabupaten Indonesia.
Dalam kegiatan ini hadir pula, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yang diwakili oleh Direktur Angkutan Darat, Ahmad Yani dan Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi, Retno Sumekar.
Didorong oleh kesamaan misi dalam memberikan wadah edukasi terhadap potensi pengembangan layanan dari sektor perhubungan dan transportasi berbasis kecerdasan buatan, Nodeflux dan APKASI mengadakan acara ini dengan mengundang seluruh dinas perhubungan dari kabupaten di seluruh Indonesia.
Kebutuhan dan potensi dari masing-masing kabupaten menjadi daya tarik yang dapat di-eksplorasi guna mendorong penggunaan teknologi dalam memajukan kabupaten, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terkait transportasi darat khususnya jumlah kendaraan bermotor kian meningkat sebanyak lebih dari 130 juta di tahun 2018. Angka tersebut hampir setengah dari jumlah populasi di Indonesia yakni 260 juta jiwa. Peningkatan tersebut menimbulkan permasalahan yang terjadi dalam penataan transportasi, berkaitan dengan proses terintegrasi data dalam memudahkan pemetaan keputusan strategis dan peningkatan kualitas layanan umum dan transportasi.
Adapun pembahasan mengenai dukungan teknologi dalam membantu penyelesaian isu transportasi, diantaranya: Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yakni metode pengenalan nomor plat kendaraan dan Electronic Road Pricing (ERP) yakni sistem sistem yang menerapkan pungutan atas biaya kemacetan (congestion pricing).
“Kami percaya bahwa dengan adanya kolaborasi dari perusahaan teknologi berbasis Vision AI seperti Nodeflux, dapat membantu setiap aparat sipil negara (ASN) di setiap daerah untuk mempercepat pembangunan pola pikir, karakter, serta sikap dari masyarakat dengan berorientasi pada kearifan lokal dan tidak mengacuhkan perhatian pada usaha pemberdayaan masyarakat dengan memberikan solusi berbasis teknologi ini, termasuk dalam mendukung peningkatan kualitas layanan di sektor perhubungan dan transportasi,” jelas Sekjen APKASI, Najmul Akhyar.
Tujuan kota pintar sendiri merupakan usaha bagi setiap kepala daerah untuk menciptakan tata kota yang berbasis teknologi, termasuk kecerdasan buatan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi di daerah. Dalam hal ini, beberapa daerah di Indonesia masuk kedalam jajaran ASEAN Smart Cities Network (ASCN) yang berada dibawah naungan ASEAN, yakni DKI Jakarta, Banyuwangi, dan Makassar sebagai wujud kesuksesan dalam menciptakan kota pintar dan masyarakat pintar.
Nodeflux, sebagai perusahaan Vision AI pertama di Indonesia mendukung pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan publik, dan menyediakan solusi untuk berbagai permasalahan sebagai upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
“Nodeflux berkomitmen pada kolaborasi dengan pemerintah melalui solusi kami bernama VisionAIre Smart City Government, sebagai upaya mendukung pengembangan wilayah di Indonesia berbasis teknologi AI. Kami terbuka pada kesempatan untuk riset dan proyek ilmiah serta pertukaran informasi untuk kepentingan beragam pihak, agar mendorong adanya pemahaman mengenai dampak yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan. Harapan kami, dapat memberi dampak baik dalam segi pemerintahan maupun masyarakat secara umum terkait dengan teknologi yang kami kembangkan,” kata Richard Dharmadi, Group Product Manager dari Nodeflux.
Nodeflux VisionAIre Smart City Government sendiri terbagi menjadi tiga solusi, diantaranya adalah keamanan public (public safety), penegakan hukum (law enforcement), dan manajemen dan pengawasan lalu lintas (traffic management and surveillance) dengan menawarkan berbagai analytics, termasuk deteksi dan pelacakan plat kendaraan di sebuah daerah melalui License Plate Recognition, sistem identifikasi dan rujukan aparat untuk penertiban angkutan umum dan menambah halte di titik yang tepat melalui Vehicle Dwelling Analytics. Adapun Water Level Monitoring yang berfungsi untuk mendeteksi banjir lebih awal untuk pencegahan dan penanggulangan bencana lebih tanggap.
Solusi yang diberikan Nodeflux berhasil membawa Indonesia menuju kancah global sebagai satu-satunya dari 24 perusahaan vision AI papan atas dunia dari Indonesia yang tergabung dalam NVIDIA Metropolis Software Partner Program (NVIDIA-MSPP) untuk mendukung adanya City 4.0 berbasis kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memiliki kemampuan dalam proses otomatisasi dengan kemampuan membaca data, menginterpretasi data, dan membuat keputusan berdasarkan analisa data yang ada.
Dengan datangnya revolusi industri 4.0, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada perangkat Transportasi dan Perhubungan untuk memahami terkait dengan kemajuan teknologi menjadi suatu hal yang diperlukan untuk menjaga adanya pemahaman terhadap urgensi perkembangan sebuah wilayah berbasis teknologi dan pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi suatu hal yang perlu diperhitungkan bagi seluruh anggota APKASI yang tersebar dari 416 kabupaten di Indonesia.
Najmul Akhyar yang juga Bupati Lombok Utara ini menggarisbawahi perkembangan yang begitu cepat tersebut, menjadi tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan banyak perubahan cara melayani warga dari yang konvensional menuju ke pelayanan digital. “Ini pula yang melandasi Apkasi merasa terpanggil untuk mendorong anggotanya agar mempersiapkan diri menghadapi era industri 4.0,” imbuhnya.
Keterkaitan pelayanan publik dan era revolusi Industri 4.0 saat ini, sambung Najmul, pada dasarnya telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Selain itu, terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. “Apabila Pemerintah kabupaten tidak ingin tertinggal, dan tergerus dampak revolusi industri 4.0 yang disrupsinya luar biasa, maka sudah saatnya pemerintah kabupaten untuk berinovasi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan tersebut,” tukasnya. (Mila GP)
