Surabaya, GPriority.co.id – Bupati Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Cik Ujang dengan percaya diri mengakui program prioritas pemerintah berjalan baik di daerahnya. Hal ini ia sampaikan saat ditemui setelah acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4).
Menurutnya, hal ini menjadi sebuah pencapaian yang telah diraih oleh pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Lahat.
“Alhamdulillah sampai dengan saat ini program dan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Contohnya seperti (mengatasi) kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi, dan juga beberapa waktu lalu melaksanakan kegiatan nasional pilpres berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan yang berarti,” ungkapnya.’
Cik Ujang mengakui, pencapaian ini merupakan bentuk kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada.
“Sehingga harapan kedepannya, dengan adanya kolaborasi dan menggunakan akses manajemen kolaboratif antar stakeholder, bisa menentaskan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Lahat,” ujarnya lebih lanjut.
Terkait otonomi daerah, Cik Ujang mengatakan jika ia mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga turut hadir dalam acara ini.
“Seperti yang diarahkan oleh bapak Mendagri tadi, kita ingin menjaga lingkungan hidup yang hijau secara sustainable (berkelanjutan). Semoga juga Indonesia dengan lingkungan paru-paru dunia, bisa kita jaga sama-sama sampai cucu dan cicit kita nanti kedepannya,” jelas Bupati kelahiran 1968 tersebut.
Cik Ujang juga menyampaikan, ada beberapa hal yang masih harus dievaluasi pada program pemerintah yang telah dijalankan di daerahnya. Diantaranya soal regulasi dan penerapan.
“Tentunya kita harus mengevaluasi dari sisi regulasi dan penerapan. Karena tanpa perencanaan yang dievaluasi, kita tidak tahu sampai dimana capaian masing-masing program yang ada,” tegasnya.
Kedepannya, Bupati Cik Ujang berharap agar program yang dijalankannya dapat selaras dan mendukung kebijakan dari Presiden, Sehingga pemerintah Kabupaten Lahat, nantinya dapat mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi.
Foto : GPriority
