Jakarta, GPriority.co.id – Demi mendukung program Presiden Prabowo, perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, Bank Indonesia (BI) dilaporkan membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp200 triliun.
Pembelian Surat Berharga Negara tersebut dilakukan dari pasar sekunder hingga awal September 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo.
“Sebagian dana dari SBN ini untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita. Seperti perumahan rakyat, Koperasi Desa Merah Putih dengan burden sharing atau pembagian beban bunga. Tentu saja bersama antara BI dan Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Sebagai informasi, skema burden sharing ini pertama kali muncul ketika terjadi krisis di masa pandemi COVID-19. Kala itu BI berbagi beban dengan pemerintah dalam penanganan COVID-19 melalui pembelian SBN di pasar primer, kendati kesepakatannya berakhir pada 2022 lalu.
Di samping itu, BI juga mendukung pemerintah dengan melakukan berbagai langkah seperti penurunan suku bunga sebanyak 5 kali sejak September 2024, pembelian surat utang pemerintah, serta mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan sebesar Rp384 triliun, terutama untuk sektor prioritas pemerintah guna mendukung program Prabowo.
Pihak BI menjelaskan, sinergi antara BI dan Kementerian Keuangan melalui pembelian SBN dari pasar sekunder menjadi keputusan yang diambil karena menerapkan kebijakan moneter ekspansif.
“Kami juga bersinergi dengan Bu Menteri Keuangan untuk pembelian SBN dari pasar sekunder karena kebijakan moneter kami memang ekspansif. Tidak hanya dengan penurunan suku bunga, namun juga meliputi penambahan likuiditas melalui pembelian SBN dari pasar sekunder,” ungkap pihak BI.
Namun menurut M. Rizal Taufikurahman selaku Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, pembelian SBN oleh BI mengandung sejumlah risiko. Kebijakan ini dinilai hanya memberi keuntungan jangka pendek, namun risikonya jangka panjang. Terlebih pada kredibilitas moneter, kedalaman pasar, hingga stabilitas harga.
Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menghindari dari risiko inflasi jangka panjang.
