Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui kolaborasi kelembagaan dan pemanfaatan kanal digital. Upaya tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, S.TP., M.Si., dalam agenda Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11).
Dalam kegiatan bertema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik” tersebut, Andi memaparkan berbagai program, kegiatan, serta kebijakan Pemprov Sultra dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, peningkatan keterbukaan informasi telah menjadi agenda rutin pemerintah provinsi setiap tahunnya. Upaya tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas badan publik yang tercermin melalui peningkatan hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev).
“Dalam beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi rutinitas dan setiap tahun kita berusaha supaya badan publik kita di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu bisa semakin baik yang terukur dari nilainya kita yang semakin membaik dan itu relevan dengan kita semakin terbuka,” ujar Andi.
Terkait pemerataan akses informasi hingga wilayah kabupaten dan daerah, Andi mengakui bahwa Sultra masih menghadapi tantangan kelembagaan. Pasalnya, Komisi Informasi di wilayah tersebut baru tersedia pada tingkat provinsi dan belum terbentuk di tingkat kabupaten.
Karena itu, kolaborasi antara Pemprov Sultra dan Komisi Informasi Provinsi menjadi salah satu strategi utama untuk memperluas keterbukaan informasi hingga ke daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa masa jabatan komisioner Komisi Informasi Sultra telah berakhir pada Juni 2026. Sementara itu, proses seleksi komisioner berikutnya direncanakan berlangsung pada 2027.
Ke depan, Pemprov Sultra akan memperluas kanal informasi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat melalui berbagai platform digital. Menurut Andi, pemerintah harus mampu menyesuaikan strategi komunikasi dengan perubahan kebiasaan masyarakat yang kini banyak menggunakan media sosial.
“Kalau sekarang arah masyarakat itu lebih banyak bermain di media sosial, tentu kita adaptasinya adalah menyediakan platform-platform media sosial yang isinya tentang program-program kita ataupun layanan-layanan kita terhadap masyarakat,” jelasnya.
Langkah tersebut sejalan dengan dorongan KI Pusat dalam Monev 2026 agar keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi kelembagaan, perluasan kanal digital, dan peningkatan kualitas layanan informasi, Pemprov Sultra berharap masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh informasi yang lebih mudah, merata, dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
