Jakarta, GPriority.co.id – Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026 yang mengangkat tema “Sinergi Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk Mendukung Implementasi Program Prioritas Nasional”, resmi digelar.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta pada Selasa (22/9), dan menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah dalam mewujudkan data sosial yang lebih akurat dan terintegrasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr. Robben Rico, mengatakan proses sinkronisasi dan pemutakhiran data terus dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, koordinasi untuk mencocokkan dan menunggalkan data telah dilakukan secara berkala sejak 2025.
“Ini kami hampir tiap dua minggu sekali duduk bersama untuk mencocokkan data, menunggalkan data. Prosesnya dari tahun 2025, kalau tidak salah, sudah ada delapan kali proses kami melakukan perbaikan,” ujar Robben.
Ia menyebut data tunggal sosial saat ini mencakup sekitar 290 juta data individu dengan jumlah keluarga lebih dari 95 juta. Pemutakhiran data tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program bantuan sosial pemerintah tepat sasaran.
Robben menjelaskan, hasil analisis menunjukkan masih terdapat persoalan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Setelah dilakukan penggabungan dan pemeriksaan data, Kemensos menemukan lebih dari 12 juta keluarga yang dinilai tidak lagi layak menerima bantuan sosial.
Karena itu, pemerintah daerah diminta berperan aktif membantu proses pemutakhiran data, terutama sambil menunggu hasil sensus ekonomi yang sedang berlangsung.
“Kami mohon bantuan kepada Bapak-Ibu semuanya, juga pemerintah provinsi, untuk membantu kami melakukan updating data,” katanya.
Kemensos juga menyiapkan sejumlah kanal untuk menerima informasi dan melakukan verifikasi data, antara lain melalui call center dan WhatsApp Center.
Selain pemutakhiran, pemerintah tengah mendorong digitalisasi proses pendataan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kelemahan dalam proses pengumpulan data secara manual dari tingkat bawah hingga pusat.
Robben menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat dalam memastikan data sosial terus diperbarui. Dengan data yang terintegrasi dan akurat, implementasi program prioritas nasional diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
