Menaker bersama Mentri PANRB Dorong Implementasi Birokrasi Berdampak

Penulis : Dimas A Putra | Editor : Lina F | Foto : Humas PANRB

Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Abdullah Azwar Anas bertemu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah di Kantor Kementerian PANRB, Senin (27/11). Pertemuan tersebut guna menggaungkan kinerja dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas, tak terkecuali Kementerian Ketenagakerjaan.

“Hari ini saya dan Menteri Ida berdiskusi seputar transformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk kelembagaan dan juga penyederhanaan proses bisnis. Kami mendorong hal ini untuk terus tumbuh di Kemenaker sebagaimana arahan Presiden agar apa yang dilakukan oleh birokrasi bisa berdampak dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Anas.

Disisi lain, Anas mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan atas capaian reformasi birokrasi yang terus mengalami kenaikan.

Pada tahun 2022, kata Anas, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022 berada di angka 76.10 dengan predikat BB. Nilai ini mengalam peningkatan secara berkala dari tahun-tahun sebelumnya.

“Saya senang melihat kinerja Kemenaker yang terus mengalami perbaikan dan peningkatan dari waktu ke waktu serta berbagai transformasi yang telah dilakukan Kemnaker. Mudah-mudahan terobosan di Kemenaker akan terus tumbuh sehingga hasilnya akan jauh lebih dahsyat dari sekarang. Selamat Bu Menteri,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan bahwa transformasi yang dilakukan oleh Kemenaker adalah untuk menjalankan arahan Presiden agar Kemenaker dapat memberikan dampak yang lebih luas serta mewujudkan visi Kemenaker, yaitu terwujudnya tenaga kerja yang produktif, kompetitif, dan sejahtera.

“Arahan Bapak Presiden agar reformasi birokrasi ini berdampak itu kami lakukan. Hal ini dilakukan agar tugas dan fungsi dari Kemenaker dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ida.

Adapun salah satu langkahnya, dikatakan Ida adalah dengan melakukan transformasi pada Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).

Transformasi ini dilakukan untuk melatih tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing nasional maupun internasional, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan sehingga menurunkan tingkat pengangguran.

Disamping itu, Kemenaker juga menyelenggarakan Pendidikan Politeknik Ketenagakerjaan yang memiliki fokus pada tiga program studi keahlian, yakni relasi industri, keselamatan dan kesehatan kerja, serta manajemen SDM.

“Saat ini kami sudah meluluskan dua angkatan dengan tingkat serapan tenaga mencapai 90 persen, karena mereka langsung menjadi tenaga terampil yang dibutuhkan di dunia usaha dan industry,” ungkapnya.

Terkait dengan transformasi digital, Ida melanjutkan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sudah diwujudkan dengan menciptakan pelayanan berbasis elektronik. Saat ini, Kemenaker juga sedang mengembangkan sistem informasi pasar kerja.

Disampaikan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenaker dalam mewujudkan birokrasi berdampak sudah dapat terlihat hasilnya jika melihat tingkat pengangguran terbuka (TPT).

“Alhamdulillah semenjak pandemi TPT di Indonesia mengalami penurunan yang luar biasa. Di tahun 2023 ini TPT sudah mencapai 5,32 persen dan angka ini sudah mendekati seperti sebelum pandemi,” ucap Ida.