Menkomdigi Apresiasi Program Rumah Subsidi bagi Wartawan

Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengapresiasi inisiasi pemerintah meluncurkan program rumah subsidi yang terjangkau dan layak huni bagi wartawan.

Menurutnya, program subsidi rumah bagi wartawan merupakan bentuk komitmen negara dalam menjawab kebutuhan dasar insan pers. 

“Kami menyampaikan apresiasi karena dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan, bahwa belum semua wartawan sejahtera, belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan belum semua wartawan bisa hidup dengan standar kelayakan yang baik,” ujar Meutya dikutip siaran pers Komdigi, Rabu (9/4).

Program yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung profesi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Terlebih, kata Meutya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap awak media. 

“Pak Menteri PKP (Maruarar Sirait) tadi sampaikan Pak Prabowo langsung yang kemudian memberi atensi profesi wartawan juga perlu dilibatkan dalam program rumah subsidi ini. Tentu untuk mendukung kerja-kerja demokrasi, kerja-kerja sebagai pilar keempat, jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya,” tuturnya.

Tak hanya itu, kolaborasi lintas kementerian ini menjadi simbol nyata bahwa pemerintah menghargai profesi jurnalis sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa.

Meutya menegaskan bahwa Kemenkomdigi akan terus memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan agar program berjalan dengan efektif.

“Profesi ini tidak hanya penting, tapi juga esensial dalam menjaga ruang demokrasi. Kesejahteraan wartawan harus menjadi bagian dari agenda strategis negara. Bukan hanya sekadar bentuk simpati, tapi melalui tindakan nyata yang bisa langsung dirasakan,” ucapnya.

Sebagai bukti nyata, Pemerintah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Program ini menjadi langkah awal konkret dalam pelaksanaan program yang dirancang lintas kementerian dan lembaga, dengan target awal menyediakan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di berbagai daerah.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan peluncuran perdana program ini akan dilakukan pada 6 Mei 2025. Dalam tahap awal tersebut, sebanyak 100 kunci rumah akan diserahkan kepada wartawan terpilih.

Menurutnya, pentingnya transparansi dalam proses seleksi ini akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Kami menyadari tantangan dalam menentukan prioritas penerima, karena pasti akan ada lebih banyak permintaan daripada unit yang tersedia. Maka kami ingin pastikan seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran,” ujar Maruarar.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyesuaikan kriteria penerima program agar lebih inklusif. Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta (yang sudah berkeluarga) dan Rp 11–12 juta (yang masih lajang) tetap dapat mengakses subsidi ini.

“Awalnya kami menetapkan batas penghasilan Rp 7–8 juta. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan pentingnya peran wartawan dalam masyarakat, batas ini kami longgarkan. Ini langkah agar lebih banyak jurnalis bisa merasakan manfaat program,” kata Amalia.

Melalui program ini, pemerintah berharap wartawan Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan produktif, tanpa harus terus dibebani oleh persoalan dasar seperti tempat tinggal. Sebab wartawan yang sejahtera merupakan fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat.

Editor: Novita Intan

Foto: Istimewa