Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Marthinus Hukom di Jakarta pada Senin (15/1).
Pertemuan tersebut guna membahas percepatan transformasi digital pada pemerintahan. Anas berharap penerapan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup BNN bisa berjalan optimal.
“Harapan saya proses bisnis di BNN bisa disederhanakan. Di BNN mungkin Bapak (Kepala BNN) bisa pangkas proses bisnisnya ditambah digitalisasinya. Karena digitalisasi ini menjadi basis penilaian RB yang akan datang,” kata Anas dalam keterangan tertulisnya.
Anas menuturkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti arahan presiden terkait transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 82/2023.
Anas menjelaskan saat ini Kementerian PANRB tengah fokus pada tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID (Identitas Kependudukan Digital), digital payment, dan data exchange platform.
“Saya kira pekerjaan Bapak ini, sangat besar dan bisa real-time. Saya kira dengan digitalisasi, kedepan Bapak mesti siapkan ini, dan apalagi nanti akan ada GovTech,” imbuh Menteri Anas.
Disamping itu, Anas menyampaikan bahwa saat ini pemerintah juga akan segera menghadirkan Portal Nasional. Ia meminta agar aplikasi-aplikasi yang ada di BNN agar nantinya dapat diintegrasikan ke dalam portal layanan umum.
Selain itu, Menteri Anas juga mengingatkan kembali bahwa birokrasi merupakan engine. Sebagai engine for development, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan.
“Pak Presiden ini berharap ada terobosan, kita tidak bisa lagi business as usual, karena kalau ngurus orang akan kurang terus orang, maka sekarang konteksnya ini sekarang kita digitalisasi. Kementerian PANRB menjadi koordinasi untuk mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujarnya.
Untuk diketahui, indeks RB BNN sudah baik di 2022 dan diharapkan pada 2023 juga mengalami peningkatan. Sedangkan, nilai SAKIP BNN di 2023 juga mengalami peningkatan.
Selain itu, BNN juga telah menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan zona integritas, yakni sebanyak 13 satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 satuan kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Terkait transformasi layanan digital, disarankan agar layanan rehabilitas dapat diakses melalui layanan digital.
Foto: Humas PANRB
