Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menertibkan distribusi pangan nasional, terutama di sektor penggilingan padi yang dinilai kerap merugikan petani dan masyarakat.
Presiden Prabowo menyoroti praktik penggilingan padi oleh pelaku usaha besar yang membeli gabah di bawah harga pasar dan menjual kembali beras biasa dengan label premium di atas harga eceran tertinggi (HET).
Ia menyatakan siap mengambil tindakan tegas, termasuk menyita penggilingan yang tidak patuh.
“Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan,” tegas Prabowo.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp100 triliun per tahun. Dana tersebut, kata Prabowo, seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan.
“Kalau kita tertibkan ini, kita punya Rp100 triliun tiap tahun. Tahun ini kita hanya mampu memperbaiki 11 ribu sekolah dengan anggaran Rp19 triliun. Kalau punya Rp100 triliun, berarti kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Kita punya 330 ribu sekolah. Dalam tiga setengah tahun, semua sekolah di Indonesia bisa kita perbaiki,” ungkapnya.
Prabowo juga memperkenalkan istilah “serakahnomics” untuk menyindir model ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.
“Ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando. Ini bukan. Ini saya beri nama: serakahnomics,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut saat ini pelacakan praktik curang dalam rantai distribusi pangan semakin mudah dilakukan berkat laboratorium mutu daerah, teknologi modern, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan utama bangsa terletak pada keberanian menegakkan Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi landasan utama sistem ekonomi nasional.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa bersatu mendukung langkah penataan ulang distribusi pangan yang lebih adil.
“Saya yakin seluruh MPR, DPD, DPR akan dukung saya. Saya yakin semua kepala desa di seluruh Indonesia akan bersama saya. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain,” ucapnya.
