Yogyakarta,Gpriority- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada Senin (24/2/2020) menggelar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2019 wilayah III di Hotel Tentrem Yogyakarta pada hari Senin (24/02/2019).
Acara ini dihadiri oleh bupati, wakil bupati dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 190 pemerintah daerah di wilayah III termasuk Wakil Bupati Pohuwato, Drs. H. Amin Haras.
Kabupaten Pohuwato sendiri mendapatkan peringkat B dalam hasil evaluasi SAKIP 2019.
Amin Haras selaku Wakil Bupati Pohuwato menuturkan, “ Atas nama Bupati Pohuwato yaitu Syarif Mbuinga, pemerintah daerah dan seluruh jajarannya merasa sangat bersyukur atas predikat yang telah diraih, dan prestasi ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang.”
” Kami sudah terus berusaha, kemarin kita di bawah, kita masih CC, dapat C, kemudian B. Tentu kita akan terus berusaha maksimal untuk mempertahankan ini dan bisa meningkat lagi di SAKIP 2020. Penghargaan ini menandakan bahwa pengambilan kebijakan oleh Bupati dan saya selaku Wakil Bupati sampai dengan penyusunan rencana program kegiatan, lebih mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas. disamping itu juga kita bisa melihat hasil yang berdampak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Di samping itu juga kita bisa melihat hasil yang berdampak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.” Ujar Amin.
Salah satunya dari aspek pendidikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan sehingga mampu menampung siswa yang ada. Kemudian mengakses pendidikan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu, dan juga ditambah dengan meningkatkan kualitas pengajar.
Selain dari sisi pendidikan ada juga dari segi kesehatan, pertanian, peternakan perikanan, infrastuktur dan masih banyak lagi yang lainnya. “Itu semuanya kebutuhan dan kepentingan mendasar dari masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. tambah Amin.
Dengan adanya SAKIP ini,Amin berharap agar pemerintah daerah bisa menyusun suatu program kebijakan yang bisa dipertanggung jawabkan melalui pemanfaatan anggaran yang benar-benar diarahkan pada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.(Dwi.Foto:Sof)
