Jakarta, GPriority.co.id – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Tahun 2026. Forum nasional ini menjadi ruang konsolidasi pemerintah kabupaten dalam merespons kebijakan pusat yang dinilai semakin sentralistik.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, mengungkapkan adanya kegelisahan kolektif para bupati terhadap masa depan otonomi daerah. Ia menilai, dalam satu dekade terakhir terjadi kecenderungan “sentralisasi terselubung” yang berpotensi melemahkan peran kabupaten sebagai ujung tombak pelayanan publik.
“Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan. Namun, belakangan ini kita melihat kebijakan nasional seolah menarik kembali kendali ke Jakarta. Jika daerah terus dikurangi kewenangannya, terutama dalam hal pengelolaan fiskal, kita seolah mengabaikan potensi komplikasi sosial-politik di masa depan,” kata Bursah dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (21/1).
Bursah menegaskan, kekuatan negara tidak bisa dilepaskan dari kokohnya pemerintahan kabupaten. Ia mengingatkan kembali semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menurutnya memberikan ruang dan marwah lebih besar bagi daerah dibandingkan regulasi saat ini.
Ia juga menyoroti kebijakan fiskal nasional yang dinilai belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Menurutnya, kucuran dana likuiditas dalam jumlah besar ke sektor perbankan belum berdampak signifikan pada peningkatan daya beli masyarakat di daerah.
“Kita tidak boleh membiarkan Indonesia terus berjalan dalam kegelapan tanpa roadmap pembangunan daerah yang jelas. Keadilan fiskal bukan hanya soal angka-angka di APBN, tapi soal menghargai kedaulatan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jika pusat tetap bersikeras pada pola sentralistik, maka visi Indonesia Emas 2045 hanyalah fatamorgana. Mari kita kembalikan kekuatan bangsa ini mulai dari kabupaten,” ujarnya.
Kolaborasi Strategis dengan BPDP dan BTN
Selain isu kebijakan, Rakernas XVII Apkasi juga dimanfaatkan sebagai ajang penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra strategis nasional. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir mendorong peran aktif kabupaten dalam berbagai program strategis, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Tidak hanya menyasar sektor perkebunan, BPDP juga memperluas sinergi pada aspek kesehatan melalui penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga promosi Minyak Makan Merah yang menjadi harapan baru bagi ekonomi kerakyatan di daerah,” kata Bursah.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) memperkuat komitmen dukungannya terhadap daerah melalui kerja sama dengan Apkasi untuk pengembangan UMKM. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Digikab by Bale, platform digital yang dirancang untuk mempercepat transformasi digital di tingkat kabupaten, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
25 Praktik Terbaik Kabupaten Diluncurkan
Dalam momentum seperempat abad Apkasi, organisasi ini meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”. Buku tersebut memuat berbagai inovasi daerah di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kehadiran buku ini adalah jawaban atas stigma bahwa daerah hanya bisa meminta dana. Kami mendokumentasikan praktik-praktik cerdas ini agar dapat direplikasi secara nasional. Kami ingin menunjukkan kepada pemerintah pusat dan publik bahwa di tengah gempuran kebijakan yang sentralistik, kreativitas bupati di daerah tetap menyala demi melayani rakyat,” jelas Bursah.
Dorongan Kurangi Ketergantungan Dana Transfer
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, menambahkan pentingnya transformasi ekonomi daerah. Ia menilai ketergantungan terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus dikurangi dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif.
“Jangan lagi kita hanya mengandalkan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif. Tambang akan habis, hutan bisa gundul. Masa depan kita ada pada kualitas SDM yang mampu mengelola ekonomi hijau dan ekonomi biru. Di sinilah peran Apkasi menjadi krusial untuk menyatukan suara bupati agar kebijakan nasional benar-benar memihak pada keberlanjutan lingkungan dan daya saing manusia,” ujar Gubernur Kalimantan Timur tersebut.
Spirit Batam dan Kepedulian Sosial
Sebagai tuan rumah Rakernas XVII, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak para kepala daerah menjadikan forum ini sebagai momentum penguatan sinergi antarwilayah. Ia juga mendorong pemanfaatan sektor pariwisata dan jasa sebagai motor kebangkitan ekonomi daerah.
Menutup rangkaian pembukaan, Apkasi menunjukkan kepedulian sosial dengan menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di Batam. Penyerahan bantuan dilakukan oleh jajaran pimpinan Apkasi bersama kepala daerah, menjadi simbol bahwa tujuan akhir dari setiap kebijakan adalah kesejahteraan masyarakat.
