Resmikan 14 MPP, Menteri Anas Apresiasi Kepala Daerah

Penulis : Ponco | Editor : Lina F | Foto : PANRB

Jakarta, Gpriority.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kepala daerah yang telah berinisiatif mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayahnya. Menurutnya hal itu merupakan wujud komitmen kepala daerah dalam menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat.

Berbicara dalam peresmian bersama 14 MPP Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (13/07) Menteri Anas menegaskan hadirnya MPP di sepuluh provinsi tersebut merupakan wujud dari ekosistem pelayanan terintegrasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Kepala daerah, sebutnya, telah menunjukan komitmennya untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. “Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya karena Bupati dan Walikota merancang berdirinya MPP. Mari kita bersama-sama terus belajar, saling gotong royong memberikan pelayanan yang lebih baik bagi publik,” kata Menteri Anas.

Ditambahkannya, MPP merupakan ‘rumah pelayanan fisik’. Saat ini Kementerian PANRB tengah menyiapkan langkah selanjutnya yakni ‘rumah virtual’ yakni MPP Digital dimana masyarakat tidak perlu hadir secara langsung. Pada tahap awal, MPP Digital melayani layanan administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan. “Penyelenggaran MPP tentu harus berkelanjutan. Kita sudah masuk ke MPP Digital, sekarang tidak perlu masuk manual tapi langsung terintegrasi layanan Kemendagri ini berkat kerja keras bersama untuk menembus batas birokrasi digital,” tandasnya.

Dari keempat belas MPP yang diresmikan Menteri Anas Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu pilot project MPP Digital Nasional. Adapun ketiga belas MPP lainnya berada di Kab. Aceh Besar, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Musi Rawas, Kota Tangerang, Kab. Bandung Barat, Kab. Cirebon, Kab. Pangandaran, Kab. Tegal, Kab. Kubu Raya, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Poso, dan Kab. Konawe. Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menerangkan bahwa sampai minggu pertama bulan Juli 2023 telah terbentuk sebanyak 120 MPP. Dengan diresmikannya keempat belas MPP tersebut maka jumlah MPP di Indonesia menjadi 134 MPP. Lebih lanjut dikatakan, selain dari 14 MPP yang diresmikan pada Kamis (13/07) terdapat 69 kabupaten/kota lainnya yang terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB. Dirinya berharap pimpinan daerah yang hadir dapat memotivasi daerah lain untuk mendirikan MPP.