Jakarta, GPriority.co.id – Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin (8/9). Ia menggantikan Sri Mulyani yang terkena reshuffle.
Usai dilantik, Purbaya langsung menuai kontroversi. Ia menanggapi terkait tuntutan 17+8 yang muncul. Menurutnya, tututan tersebut merupakan suara sebagian kecil rakyat Indonesia.
“Tapi pada dasarnya begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya,” kata Purbaya kepada wartawan, Senin (8/9).
Ia menyebut, salah satu upaya menumbukan ekonomi masyarakat ialah dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7 persen. Sehingga, kata dia, masyarakat bisa lebih sibuk kerja ketimbang turut berdemonstrasi.
“Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tuturnya.
Untuk diketahui, sederet demonstrasi beberapa terakhir menghasilkan sejumlah tuntutan. Tutuntan tersebut disebut 17+8.
Terdapat dua deadline untuk mewujudkan tuntutan itu, yakni satu minggu dan deadline satu tahun.
Berikut isi tuntutan 17+8:
Tuntutan dalam 1 Minggu
1. Bentuk Tim Investigasi lIndependen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin,
maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya
selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNIke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi
demonstran.
4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan
komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang
sudah tersedia
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran (gaj,tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara
proaktif dan dilaporkan secara berkala.
8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan
aspirasi rakyat.
10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis
dan memicu kemarahan publik.
11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis
12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa
dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota NI tidak mengambil lih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TN untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol,
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal danlindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Tuntutan dalam 1 Tahun
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
