Siap-Siap Pulau Jawa PPKM Darurat 2 juli

Jakarta,Gpriority-Melonjaknya kasus Covid-19 di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta membuat Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan baru yakni Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 2 Juli nanti.

” Pengetatan Ketentuan PPKM Mikro Darurat 2 di RT/RW pada Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh masing-masing Gubernur, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri akan dilakukan mulai 2 Juli hingga 20 Juli dan dilakukan evaluasi setiap 2 minggu,” kutip isi dokumen tertulis hasil rapat koordinasi terbatas yang diterima Rabu (30/6/2021).
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito mengatakan bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk merevisi sejumlah aturan dalam PPKM. Revisi aturan bertujuan menekan mobilitas warga, sehingga laju penyebaran covid-19 bisa ditekan.
Namun saat ditanya langkah apa saja yang akan diterapkan Pemerintah mengenai pelaksanaan PPKM Darurat, Ganip belum mau menjelaskan karena masih dalam pembahasan dari Presiden. Namun berdasarkan dokumen tersebut, di dalam PPKM Darurat nantinya akan menerapkan zonasi resiko perwilayah berdasarkan standar yang dibuat oleh Kemenkes sesuai standar WHO.
Selain itu tercatat ada 9 aturan lainnya yang tertulis di dalam dokumen penetapan PPKM Darurat. Adapun 9 aturan yang dimaksud adalah Pertama: kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta di kabupaten/kota zona merah dan zona oranye, WFH 75 persen dan WFO 25 persen.Di Kabupaten/Kota Zona Lainnya, WFH 50 persen dan WFO 50 persen. Pelaksanaan WFH dan WFO dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.Pengaturan waktu kerja secara bergantian.Tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.Dan, pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari K/L atau masing-masing Pemda.

Kedua: kegiatan belajar Mengajar yaitu sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan dan pelatihan.Di kabupaten/kota zona merah dan zona oranye dilakukan secara daring dan kabupaten/kota zona lainnya, disesuaikan dengan pengaturan Kemendikbudristek.

Di kabupaten/kota zona lainnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kemendikbudristek dengan protokol kesehatan lebih ketat.

Ketiga: kegiatan makan dan minum di tempat umum paling banyak 25 persen dari kapasitas.Pembatasan jam operasional maksimal sampai pukul 17.00.Layanan pesan-antar atau dibawa pulang diizinkan, dan dibatasi sampai dengan pukul 20.00.Restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam.Dan, penerapan protokol kesehatan lebih ketat dari sebelumnya.

Keempat: kegiatan pusat perbelanjaan dan supermarket.Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.Pengunjung paling banyak 25 persen dari kapasitas dengan prokes lebih ketat.

Kelima: kegiatan ibadah (berjamaah/berkelompok).Di kabupaten/kota zona merah dan zona oranye ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman.Di kabupaten/kota zona lainnya sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan prokes lebih ketat.

Keenam: kegiatan di area publik.Di kabupaten/kota zona merah dan zona oranye, ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman.Di kabupaten/kota zona lainnya diizinkan dibuka, maksimal 25 persen kapasitas, diatur Pemda, dengan prokes lebih ketat.

Ketujuh: kegiatan seni budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. Di kabupaten/kota zona merah dan zona oranye ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman.

Di kabupaten/kota zona lainnya diizinkan dibuka, paling banyak 25 persen kapasitas, diatur Pemda, dengan prokes lebih ketat.Kegiatan hajatan paling banyak 25 persen kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat.

Kedelapan: kegiatan di lokasi rapat seminar pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.Di Kabupaten/kota zona merah dan zona oranye ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman.

Di kabupaten/kota zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25 persen kapasitas, diatur Pemda, dengan prokes lebih ketat.

Kesembilan: kegiatan di transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, ojek dan pangkalan, kendaraan sewa dapat beroperasi).Kapasitas dan jam operasional diatur Pemda dengan penerapan prokes lebih ketat.
Hadirnya PPKM Darurat disambut dengan hangat oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan Pemprov DKI seperti dituturkan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria telah menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Namun terkait pelaksanaannya seperti apa Ariza belum mau mengatakan.” Nanti kalau sudah diumumkan kami juga akan mengumumkan persiapan apa saja yang akan diambil, yang pasti sama dengan Pusat dan daerah lainnya,” tutup Ariza.(Hs.Foto.dok.BPMI Setpres)

Related posts