Jakarta, GPriority.co.id – Dadan Hindayana resmi dicopot sebagai Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) pada Selasa (2/6) lalu, sejak menjabat pada tahun 2024 lalu.
Sebagai informasi, Dadan dicopot usai Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kinerja BGN dalam 1,5 tahun terakhir.
Sehari setelah pencopotannya, Dadan bersama 2 wakilnya diciduk Kejaksaan Agung (Kejagung) dan menjadi tersangka kasus korupsi MBG. Penangkapannya bahkan terjadi 2 hari usai ia tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji.
Selama memimpin BGN, Dadan tak lepas dari sorotan publik karena berbagai kontroversinya. Mulai dari polemik pengadaan hingga kasus keracunan massal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 5 kontroversi Dadan Hindayana selama menjabat sebagai Kepala BGN.
1. Pengadaan motor listrik mencapai Rp1,39 triliun
Pengadaan motor listrik untuk Kepala SPPG menjadi sorotan publik. Dadan menyebut, langkah ini bertujuan untuk mengawasi distribusi MBG, terlebih di wilayah yang sulit dijangkau.
Dengan nilai pengadaan mencapai Rp1,39 triliun, kebijakan ini sontak menuai kontroversi karena dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Menkeu Purbaya pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pengadaan motor listrik tersebut di tahun 2026.
2. Pengadaan atribut ‘receh’ namun bernilai fantastis
Pada bulan April 2026 lalu, muncul dokumen pembahasan publik terkait pengadaan atribut yang dianggap ‘receh’, seperti kaos kaki Rp6,9 miliar, alat makan Rp4 triliun, hingga laptop sebanyak 32.000 unit.
Namun, Dadan segera membantah dokumen tersebut. Ia mengatakan, pengadaan laptop hanya sekitar 5.000 sepanjang 2025. Sementara kaos kaki, disebutkannya sebagai perlengkapan peserta SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) dan bukan pengadaan langsung BGN.
Selain itu, isu pengadaan alat makan hingga Rp4 triliun juga dibantahnya. Menurutnya, anggaran untuk 315 SPPG hanya sekitar Rp215 miliar, dengan alokasi alat makan senilai Rp89,3 miliar.
3. Pengadaan Zoom hingga Rp5,7 miliar
Selanjutnya, publik juga menyoroti pengadaan Zoom yang menghabiskan anggaran hingga Rp5,7 miliar. Dadan mengatakan, Zoom tersebut digunakan untuk koordinasi nasional MBG sepanjang April-Desember 2025.
Padahal, harga lisensi Zoom standar sendiri diketahui hanya sekitar Rp226 ribu-249 ribu per bulannya. Tak heran jika kemudian masyarakat menganggap anggaran Rp5,7 miliar merupakan angka yang janggal.
Namun Dadan kembali mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut mencakup paket enterprise dengan fitur keamanan data, dan bukan sekadar lisensi standar.
4. Kasus keracunan MBG yang membludak
Tercatat sejak Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, lebih dari 8.182 SPPG sempat di suspend akibat insiden keracunan MBG. Korbannya mencapai ribuan hingga puluhan ribu siswa.
Puncaknya terjadi pada Oktober 2025 dengan sekitar 85 kasus keracunan dalam satu bulan yang terjadi di berbagai daerah seperti Surabaya, Mojokerto, Duren Sawit, hingga Jawa Timur.
Kendati demikian, Dadan menilai bahwa kasus-kasus keracunan tersebut terjadi akibat pelanggaran SOP di dapur SPPG, bukan dari sistem pengelolaan pusat program MBG.
5. Anggaran EO hingga Rp113 miliar
Pada era kepemimpinan Dadan Hindayana, muncul puluhan paket kegiatan yang melibatkan banyak event organizer (EO). Publik pun bertanya-tanya, mengapa BGN membutuhkan anggaran EO sebesar itu.
Dadan menjelaskan, saat itu BGN masih dalam tahap awal pembentukan dan belum memiliki SDM yang memadai. Oleh sebab itu, EO dibutuhkan untuk mendukung manajemen acara, pelaksanaan teknis, hingga mitigasi risiko.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp113,9 miliar, BGN melibatkan 16 perusahaan pemenang tender.
