Jakarta, GPriority.co.id – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan sejumlah pesan kebangsaan pada awal tahun 2026 yang ditujukan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bangsa.
Tokoh Gerakan Nurani Bangsa sekaligus istri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, mengatakan pesan kebangsaan ini merupakan refleksi atas perjalanan bangsa sepanjang tahun sebelumnya, khususnya tahun 2025, sekaligus memuat harapan bagi Indonesia di tahun 2026.
Sinta menjelaskan, sepanjang tahun 2025 GNB cukup aktif berkiprah merespons berbagai persoalan nasional. Isu-isu tersebut antara lain revisi Undang-Undang TNI, upaya mendorong perdamaian di Papua, dialog dengan Presiden, hingga menyikapi situasi pada Agustus 2025.
Selain itu, GNB juga menemui para demonstran yang sempat ditangkap di Polda Metro Jaya, berdialog dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, serta menyelenggarakan forum kesehatan kebangsaan yang melibatkan para cendekiawan dan pemimpin gerakan masyarakat sipil.
“Memasuki tahun 2026 ini, kami menyusun Pesan Kebangsaan Awal Tahun sebagai bentuk pengingat bagi kami semua akan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pemandu kehidupan bangsa yang harus selalu diingat oleh para pemimpin bangsa, para penggerak bangsa, dan juga rakyat semua,” kata Sinta dalam konferensi pers di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa (13/1).
Ia menambahkan, pesan kebangsaan tersebut terutama ditujukan kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, para wakil rakyat dan partai politik, aparat penegak hukum, serta seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dan keputusan strategis bagi bangsa di tengah dinamika situasi nasional maupun global.
“Kami telah dan akan selalu mengingatkan pesan bahwa pengelolaan dan kebijakan negara haruslah ditujukan untuk kemasrahatan rakyat. Dalam bahasa kami, ini dinamakan atau disebut artinya bahwa kebijakan seorang pemimpin haruslah bertumpu bagi kemaslahatan masyarakat. Dan ini menjadi perintah kami untuk selalu diingat dan untuk mengingatkan kepada para pemimpin bangsa dan pemimpin negara,” jelasnya.
Berdasarkan refleksi tersebut dan dengan harapan akan Indonesia yang lebih baik, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan sejumlah pesan kebangsaan sebagai berikut:
- Demokrasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat harus terus dijaga pelaksanaanya dengan memperkuat pemerintahan berdasarkan prinsip penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat. Rakyat harus diberikan ruang sebesar-besarnya untuk memilih secara langsung para pemimpin daerahnya sesuai amanat konstitusi.
- Semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, aparat penegak hukum, partai politk, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi dan pengejawantahan amanat reformasi. Polisi fokus kepada tugasnya, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan perlindungan serta pengayoman masyarakat. TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan negara.
- Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.
- Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja sehingga kualitas hidup warga terus meningkat.
- Presiden dan pembantunya harus memastikan terjaganya kekayaan dan kelestarian alam Indonesia melalui kebijakan yang beorientasi meningkatnya daya dukung lingkungan yang ada serta menindak tegas semua pihak yang merusak alam berdasarkan hukum yang berlaku.
- Seluruh penyelenggara negara, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara termasuk kebebasan pers di era demokrasi, sebagai hak asasi yang dijamin konstitusi dengan menegakkan hukum secara adil, berintegritas dan berkeadilan.
- Terkait situasi di Papua dan Aceh, semua pihak harus berorientasi membangun Papua dan Aceh yang damai, adil dan setara sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia dengan tetap menjaga kekayaan alam dan lingkungan hidup serta ruang hidup warga berdasar nilai– nilai dan tradisi lokal.
- Semua penyelenggara negara menjadikan ajaran agama dan nilai – nilai kolektif bangsa yang terumuskan dalam UUD 1945 dan Pancasila, sebagai landasan bertindak sekaligus orientasi hidup dalam mengemban amanah bangsa.
