Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp205,3 triliun untuk pemulihan pascabencana.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, dalam Konferensi Pers Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta Pusat, Kamis (19/2).
Medrilzam menjelaskan, total anggaran tersebut mengacu pada usulan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari 53 kabupaten/kota. Dalam dokumen tersebut, terdapat 142.512 kegiatan rehabilitasi yang diusulkan pemerintah daerah dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp205,3 triliun.
“Di R3P 53 Kabupaten itu ada 142.512 kegiatan (rehabilitasi) yang diusulkan daerah. Ini maksudnya total yang diminta oleh daerah itu terjumlah Rp 205,3 triliun,” kata Medrilzam.
Sementara itu, sebanyak 32 Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam penanganan pascabencana di Sumatera juga mengusulkan rencana aksi rehabilitasi masing-masing. Secara keseluruhan, terdapat 6.545 paket kegiatan dengan nilai usulan anggaran sebesar Rp68,9 triliun.
“Dari kebetulan 32 K/L, kami mencatat ada 6.545 kegiatan. Tentunya ini kewenangannya pusat, dan secara total ada Rp 68,9 triliun yang diusulkan oleh K/L,” ucapnya.
Namun demikian, Bappenas tidak serta-merta mengalokasikan anggaran sesuai total kebutuhan yang diajukan. Setelah dilakukan proses penyelarasan antara kebutuhan pemerintah daerah dengan rencana kerja K/L, diperoleh angka yang dinilai paling realistis dan sesuai kriteria, yakni Rp56,3 triliun.
Anggaran sebesar Rp56,3 triliun tersebut akan dialokasikan untuk 2.108 paket kegiatan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
“Kami akhirnya mencoba menghitung, yang sudah selaras sesuai dengan kriteria Alhamdulillah dari Rp 205 triliun kebutuhan, dan respon dari K/L sekitar Rp 68,9 triliun, mendapatkan angka Rp 56,3 triliun untuk 3 tahun dan untuk 2.108 kegiatan,” jelas Medrilzam.
“Itu hasil dan penyelarasan rencana aksi 32 K/L dan R3P dari 53 kota, termasuk juga akhirnya total kebutuhan pendanaan dan rencana aksi K/L,” pungkasnya.
